Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama menteri nan bakal memimpin Badan Penerimaan Negara. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Namun, tugas dan kegunaan dari badan tersebut belum cukup jelas.

“Badan Penerimaan Negara kelak bakal jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam aktivitas Diskusi Ekonomi berbareng Pengusaha Internasional Senior di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan bagian dari rencana Prabowo dan wakil terpilihnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk memecah Kementerian Keuangan. Direktorat nan menangani urusan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea dan cukai bakal dilebur menjadi badan baru setingkat kementerian.

Rencana Prabowo membentuk kementerian tersebut (mulanya Badan Otorita Penerimaan Negara) telah tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Berdasarkan rancangan itu, badan nan kelak bakal disebut Kementerian Penerimaan Negara itu bakal bekerja meningkatkan rasio pajak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menyediakan ruang shopping nan memadai bagi penyelenggaraan pembangunan.

Adapun, pemerintah menargetkan rasio pajak untuk tahun depan sebesar 10 hingga 12 persen dari produk domestik bruto. Selain itu, Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak untuk 2025 ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun, alias tumbuh 13,9 persen dari outlook 2024.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Muchamad Arifin, pertumbuhan pajak pada 2025 bakal ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas, serta pajak pertambahan nilai (PPN) & pajak penjualan atas peralatan mewah (PPnBM).

Pemerintahan baru sekarang tampak tetap merumuskan tugas Kementerian Penerimaan Negara, termasuk mendefinisikan ulang peran Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran belum membeberkan apa saja kegunaan badan tersebut.

Iklan

Ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan Badan Penerimaan Negara dapat berkedudukan menyediakan ruang fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Belanja nan dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam APBN 2025 dinilai kurang untuk perihal itu.

Menurut hitungannya, sebanyak Rp1.353 triliun alias sekitar 45 persen dari pendapatan negara bakal lenyap untuk bayar utang, baik nan jatuh tempo maupun kembang utang. Total pendapatan negara dia perkirakan berada di nomor Rp3.003 triliun tahun depan.

“Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN,” kata Dradjad di aktivitas Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta nan ditayangkan di kanal YouTube Katadata Indonesia pada Rabu, 9 September 2024.

Ia mengatakan BPN belum banyak didiskusikan, tetapi badan itu kudu mengandung tiga unsur transformasi. Ketiga unsur nan dimaksud adalah transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.

Oyuk Ivani Siagian dan Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Direktur Net TV Tegaskan Tidak Ada PHK Karyawan setelah Jajaran Direksi Mengundurkan Diri