Prabowo Akan Bentuk Badan Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon, Disahkan Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal membentuk badan unik untuk menangani perubahan suasana dan tata niaga karbon. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin.

Ferry meyatakan dirinya tengah menggodok draf peraturan pemerintah nan bakal menjadi dasar norma pembentukan lembaga baru tersebut.

"Nanti bakal disahkan, kemungkinan kepala badan perubahan suasana dan tata niaga karbon ini bakal ditunjuk setelah Pak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden," kata Ferry saat ditemui usai menghadiri obrolan di area Cikini, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Ferry menjelaskan nomenklatur lembaga baru ini ialah Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Namun demikian, dia mengatakan nomenklatur tersebut belum final dan tetap bakal dibahas. "Yang jelas tugasnya adalah sebagai lembaga nan mengkoordinasikan kebijakan mitigasi perubahan suasana dan perdagangan karbon," katanya.

Pembentukan lembaga baru tersebut merupakan penerapan dari salah satu misi Prabowo-Gibran di sektor ekonomi hijau. Ketika resmi dibentuk, badan perubahan suasana dan tata niaga karbon bakal bertanggung jawab langsung kepada presiden. "Ini bakal sama seperti Badan Gizi Nasional, jadi dibentuk untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu," ujar Ferry.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, saat ditemui usai menjadi pembicara dalam obrolan berjudul Menagih Komitmen Ekonomi Hijau dalam RAPBN 2025, di area Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus, 2024. TEMPO/Nandito Putra.

Pembentukan lembaga baru ini merespon banyaknya kebijakan kementerian/lembaga nan tidak sejalan dalam penanganan karbon. Dia menilai perihal tersebut bakal menghalang potensi Indonesia dalam perdagangan karbon di pasar internasional.

Di lain sisi, Ferry mengatakan skema perdagangan karbon selama ini dikendalikan oleh pedagang karbon dari luar negeri. "Dengan adanya badan khusus, maka optimasi nilai ekonomi karbon dilakukan dengan membikin peraturan nan mewajibkan pelaku upaya di dalam dan luar negerI menghormati prinsip dasar bahwa karbon adalah kedaulatan negara," katanya.

Iklan

Pembentukan badan nan mengurusi tata niaga karbon diharapkan bisa mengendalikan volume karbon nan diperdagangkan. Sebab, klaim dia, info karbon nan diperdagangkan saat ini tidak bisa dideteksi.

Dia menjelaskan secara dunia permintaan angsuran karbon diproyeksikan bakal tumbuh 632 juta ton pada tahun 2030. "Dan Indonesia mempunyai potensi untuk memasok 20 persen dari jumlah tersebut," katanya.

Ferry menambahkan keberadaan lembaga baru ini bisa memperkuat posisi Indonesia secara geopolitik. Selain itu lembaga ini diharapkan bisa mempermudah perorangan alias perusahaan dalam melakukan carbon offset.

Carbon offset merupakan memungkinkan perorangan dan perusahaan untuk berperan-serta dalam investasi proyek lingkungan global, seperti perlindungan rimba hujan tropis dan ekosistem terumbu karang. Sederhananya, carbon offset adalah pelunasan oleh perseorangan alias perusahaan untuk mengurangi karbon di satu letak dengan mengkompensasi emisi karbon di letak lain.

"Ketika ada lembaga khusus, ini tata kelola dan tata niaga karbon menjadi lebih terarah dan investasinya bakal berakibat terhadap masyarakat budaya dan pembangunan di area pedesaan," kata Ferry.

Pilihan Editor: Luhut: Proyek Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Akan Diteruskan Pemerintahan Prabowo