Prabowo Akan Evaluasi Kinerja Kabinet dalam 6 Bulan, Hashim Djojohadikusumo: Dia Tegas

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi keahlian menteri dan wakil menteri  enam bulan setelah dilantik pada 21 Oktober 2024, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, dalam Dialog Ekonomi Kadin berbareng Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

"Evaluasi bakal dilakukan pada bulan Maret alias April tahun 2025," kata adik kandung Prabowo itu.

CEO Arsari Grup itu menyebut, Prabowo bakal mengevaluasi para menteri dan wakil menterinya jika terbukti melakukan penyelewengan. Penyelewengan ini, kata dia juga termasuk tindakan korupsi ataupun tidak bekerja secara efisien. 

“Dia (Prabowo) orangnya tegas,” ujar Hashim.

Prabowo dalam sidang kabinet pertamanya, Rabu, mengingatkan para menteri untuk mengurangi aktivitas seremonial alias kunjungan ke luar negeri nan tidak terlalu penting.

"Saya minta perincian kegiatan-kegiatan nan terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, minta dikurangi," katanya.

"Kita kudu memberi contoh, konsentrasi kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien."

Prabowo juga minta kabinetnya untuk memangkas birokrasi dan meninjau ulang proyek-proyek mercusuar.

"Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek nan mercusuar, semua ditujukan kepada nan saya sampaikan pada pidato saya di depan majelis perwakilan rakyat pada hari pelantikan saya," katanya.

Iklan

Belum diketahui apakah pertimbangan nan dilakukan Prabowo nantinya bakal diikuti reshuffle kabinet.  Pada pemerintahan Presiden Jokowi, penggantian menteri dilakukan pertama kali pada Agustus 2015 alias 10 bulan setelah pelantikan.

Kabinet Gemuk

Hashim juga bicara tentang kekhawatiran masyarakat terhadap besarnya jumlah personil Kabinet Merah Putih nan sampai 48 menteri dan 55 wakil menteri. 

Menurut dia, nan terpenting adalah hasil kerja dari 48 kementerian itu. “Ini agak gendut memang, tapi nan penting outputnya apa.”

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Fadhil menilai perubahan bakal membikin tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gendut dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.

Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo mau mobilitas sigap dalam pelaksaan beragam program dan visinya. Masalah lain nan bakal datang adalah berangkaian dengan koordinasi. Dengan kabinet gendut ditambah beragam menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.

Ia menambahkan bakal ada masalah tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian koordinator nan juga mengenai pangan. “Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor IMF Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen, Bos BCA: Bisa 8 Persen seperti Target Prabowo tapi Ada Syaratnya