TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mempertanyakan argumen pemerintahan Prabowo Subianto berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang. Saat ini, kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi terdiri atas 34 kementerian.
Bila berdasar sebagai negara besar, menurut Faisal, Indonesia semestinya mencontoh negara besar nan faktanya mempunyai kementerian dalam jumlah sedikit. Sebagai contoh, Amerika Serikat nan hanya mempunyai 15 kementerian dan Cina hanya punya 17 kementerian.
"Alasannya apa dulu? Alasannya, kita negara besar? Amerika lebih besar dari kita, (kementeriannya) 15. Cina lebih besar dari kita, 17. Jadi, nothing to do," katanya di Senayan Park, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024.
Namun jika pemerintah bisa menjelaskan argumen nan masuk akal, menurut Faisal mungkin bakal bisa diterima. "Kalau alasannya make sense, kita terima, (tapi) kita enggak tahu."
Pada Kamis kemarin, 16 Mei 2024, Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR. DPR membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah panasnya berita Prabowo-Gibran mau menambah jumlah kementerian setelah duduk di istana nantinya.
Namun, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi patokan jumlah kementerian tersebut hanya kebetulan berbarengan dengan rumor rencana Prabowo.
Iklan
Faisal Basri mengatakan, penambahan kementerian boleh-boleh saja, asalkan dengan argumen kepentingan rakyat. Tapi Faisal pun mengaku tak setuju dengan rencana tersebut. "Menteri sekarang ini udah kebanyakan. Tidak setuju. Sangat tidak setuju," tuturnya.
Menurut dia, dengan adanya menteri koordinator (Menko) sekarang sudah mengambil alih tugas para menteri. Padahal, mereka hanya bekerja sebagai koordinator saja.
"Kalau sekarang, nan terjadi Menko itu mengambil alih tugas menteri dan Menko-nya katanya dari partai-partai. Daripada Menko kayak sekarang, merusak Menko itu. (Kementerian) Industri dan Perdagangan gabung aja, agar gak berantem.
MOH. KHORY ALFARIZI | ANDI ADAM FATURAHMAN
Pilihan Editor: Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?