TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo bakal segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.
Hashim menyebut, Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. “Mungkin minggu depan bakal ditandatangani (oleh Prabowo),” ujarnya dalam aktivitas Dialog Ekonomi Kadin berbareng Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, , Rabu, 23 Oktober 2024.
Berdasarkan temuannya, Hashim mengatakan, jutaan petani dan nelayan tetap terbebani utang-utang lama akibat krisis moneter nan pernah terjadi di Indonesia. Ia menyebut, ada sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan nan mempunyai utang.
“Ada utang krismon (krisis moneter) 1998, utang dari 1998, utang dari mana-mana,” kata dia.
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu menuturkan, para petani dan nelayan nan mempunyai utang itu saat ini terpaksa tidak bisa meminjam duit lagi dari perbankan. Sebab, mereka selalu ditolak setiap kali datanya masuk di sistem jasa info finansial (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hashim menyebut, sebenarnya utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Namun, kewenangan tagih dari bank belum dihapus.
“Maka tidak bisa dapet kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol,” ucap Hashim. “So, waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini kudu diubah.”
Iklan
Hashim mengklaim, Prabowo setuju dengan usulannya itu. Kemudian, kata Hashim, kakak kandungnya itu segera memanggil tim dari perbankan dan tim ekonomi untuk mendiskusikannya lebih lanjut.
“Kami (Hashim dan Prabowo) tanya, (pemutihan) ini merusak perbankan di Indonesia alias tidak? Terus katanya tidak lantaran sudah dihapus-bukukan. (Utangnya) nggak ada lagi. Tapi kewenangan tagihnya tetap,” tuturnya.
Hashim mengatakan, pemutihan ini krusial dilakukan agar jutaan petani dan nelayan tidak terjebak pinjaman terlarangan nan tidak sehat. Ia menyebut, pemutihan utang ini merupakan salah satu langkah strategis Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan.
“Enam juta debitur, itu kan ada istri, ada anak, ada keluarga. 30 hingga 40 juta manusia bakal kelak dapat akibat nan positif. Mereka bisa pinjam lagi ke bank, bukan dari rentenir alias pinjol,” ujar Hashim.
Pilihan Editor: Prabowo Lanjutkan IKN, Utamakan Bangun Gedung Legislatif dan Yudikatif sebelum Kembangkan Fungsi Bisnis