Prabowo Bakal Bentuk lagi Kementerian Perumahan, Ini Tanggapan Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan membentuk lagi Kementerian Perumahan.

Dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Senayan, Jakarta, Sabtu lalu, Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias RAPBN 2025 telah mengakomodasi sasaran ini dengan biaya awal Rp 53 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan rencana pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR. “Itu di Komisi XI kelak ya,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai rapat dengan DPD RI di Senayan, Senin, 2 September 2024.

Bendahara negara itu enggan merespons pertanyaan lanjutan mengenai apakah pemisahan itu sudah bakal dipastikan tahun depan. Ia hanya menegaskan pembahasan RAPBN 2025masih terus bergulir di DPR.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan juga turut merespons perihal itu. Ditemui di letak nan sama, dia mengatakan wacana tersebut belum masuk dalam rencana kerja pemerintah alias RKP tahun depan. 

Sejauh ini, dia berujar,  belum ada pemisahan lantaran alokasi anggaran tetap digabung dalam Kementerian PUPR. Tapi, menurut dia, perihal itu bisa saja terjadi, lantaran salah satu sasaran pemerintahan ke depan bisa menciptakan sekitar 10 kota besar setara Jakarta.

Namun, dia memastikan, belum ada pembahasan mengenai kementerian perumahan dengan Bappenas. "Soal kabinet itu kan gimana strategi presiden terpilih, itu hanya langkah eksekusi gimana lebih baik. Kalau pembahasannya ya belum, secara formalitas di pembahasan anggaran belum pernah," ujarnya.

Iklan

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengatakan telah ditunjuk Prabowo menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran sejak empat bulan silam. Dalam kerjanya, Hashim Djojohadikusumo mengundang sejumlah lembaga untuk berdiskusi, antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN, Direksi Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Kementerian Perumahan ini menargetkan untuk membangun 3 juta kediaman setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah bakal dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota. Hashim Djojohadikusumo menyatakan RAPBN telah mengakomodasi sasaran ini dengan biaya awal Rp 53 triliun.

Adik kandung Prabowo itu berterima kasih kepada DPR lantaran telah menghapus pemisah jumlah kementerian melalui revisi kebijakan. Dewan mengubah Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 nan mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan tambah untuk bagi-bagi bangku menteri, bukan," kata Hashim Djojohadikusumo.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Waspada Monkeypox, Balai Besar Karantina Soekarno-Hatta Siagakan Laboratorium Bergerak