Prabowo Bakal Pecah Sejumlah Kementerian, Ekonom Sebut Butuh 2 Tahun Penyesuaian

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dikabarkan bakal membagi satu kementerian menjadi dua hingga tiga untuk menambah jumlah kabinet. Dokumen berjudul ‘Gambaran Nomenklatur Mitra AKD (Alat Kelengkapan Dewan)’ nan beredar, menunjukkan bakal ada 46 kementerian nan bakal berkolaborasi dengan DPR RI.

Berdasarkan arsip tersebut beberapa kementerian tampak dipecah, seperti misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nan dibagi menjadi tiga kementerian di bawah komisi X. Ada pula pemisahan Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah komisi VII dan Kementerian Koperasi nan dipisah dengan Kementerian UMKM.

Rencana tersebut dinggap bakal memperumit tata kelola pemerintahan Prabowo. Direktur kebijakan publik Celios, Media Wahyudi Askar memperkirakan, separuh masa kedudukan kabinet Prabowo bakal disibukkan dengan penyesuaian pegawai. Saat beberapa kementerian dipecah, dia mengatakan Badan Kepegawaian Negara alias BKN, butuh waktu panjang untuk mengatur kembali ASN.

“Proses mutasi dari PNS satu kementerian ke kementerian lain dan pengisian jabatan, waktunya sekitar 2 sampai 3 tahun. Kerjanya (efektif) ya tinggal dua tahun, apa nan bisa dikerjakan?” kata dia kepada Tempo Selasa, 14 Oktober 2024.

Selain itu, jumlah kementerian nan bertambah bakal turut meningkatkan alokasi shopping pemerintah. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, shopping pegawai di tahun 2024 saja sekitar Rp 460,8 triliun alias 18 persen dari total shopping pemerintah pusat. Tahun depan perkiraan shopping penghasilan dan tunjangan naik menjadi Rp513,2 triliun alias naik 19,1 persen dari total belanja.

Operasional teknis kementerian menurut Askar bakal semakin banyak, begitu pula akomodasi infrastrukturnya. Kantor kementerian nan awalnya satu bakal dibagi menjadi dua alias tiga. “Alokasi rumah dinas, mobil dinas, pos-pos anggaran di masing-masing kantor, akhirnya kan dipecah-pecah,” ujarnya.

Iklan

Sebelumnya, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad sempat merespons berita kementerian Prabowo berjumlah 46 seperti nan tercantum dalam arsip mitra AKD. Dasco tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah 46 kementerian tersebut. Ia hanya menyatakan jumlah final kementerian tetap dihitung. 

Susunan nama menteri di kabinet Prabowo-Gibran bakal ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan sesuai sasaran waktu nan sudah direncanakan sebelumnya."Jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan info bahwa kementerian nan ada itu memang mau mengoptimalkan kegunaan kementerian sebaik-baiknya," kata Dasco.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini

Pilihan Editor: Kemenkeu Sebut Sri Mulyani Bakal jadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo