1 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.
Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah nan dipisahkan itu kelak bakal dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman.
Menurut dia, Badan Pengelola Investasi Danantara mempunyai tugas dan kegunaan nan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Muliaman mengatakan, Badan Pengelola Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun badan ini mempunyai cakupan nan lebih luas lantaran juga mengelola investasi negara di luar APBN.
Pembentukan badan ini merupakan corak komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Menurut dia, pemerintah menginginkan pengelolaan investasi nan dapat lebih terpadu dan tidak lagi melangkah sendiri-sendiri.
"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah nan dikelola oleh kementerian, lampau digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," ujar Muliaman.
Menurut International Monetery Fund (IMF), sovereign wealth fund (SWF) adalah biaya investasi unik nan dibuat alias dimiliki oleh pemerintah untuk memegang alias menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang. Sementara menurut Deutsche Bank Research, sovereign wealth funds alias state investment funds adalah kendaraan finansial nan dimiliki oleh negara nan memiliki, mengelola alias mengadministrasikan biaya publik dan menginvestasikannya ke dalam aset-aset nan lebih luas dan lebih beragam.
Cikal Bakal Superholding seperti Temasek
Menurut Antara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Badan Danantara bakal langsung di bawah Presiden Prabowo, nan merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited ialah badan upaya milik negara Singapura.
Keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokusnya, nan mana model pengelolaan nan ahli menjadi salah satu konsentrasi utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) alias Kewajiban Pelayanan Publik bakal dilepaskan.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyebut pembentukan superholding BUMN tetap dalam tahap kajian.
"Kalau superholding kan kita terus kaji secara norma ya, kita terus melakukan kajian berbareng dengan ahli-ahli agar efektif menuju ke sana," kata Tiko di Jakarta, Senin.
Tiko menyampaikan pembentukan superholding BUMN kudu dilakukan secara matang.
Menurutnya, tujuan utama superholding adalah menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara, nan pengelolaannya ahli sehingga bisa menjadi perusahaan besar dan berstandar internasional.
"Kita tahu di bumi ada seperti Temasek (Singapura), ada seperti Khazanah (Malaysia). Kita percaya BUMN bakal bisa lebih dahsyat dari entitas-entitas ini di bumi nan lain," ujarnya.
Tiko menyampaikan saat ini Kementerian BUMN sedang konsentrasi untuk menyelesaikan restrukturisasi, seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Waskita Karya (Persero).
"Kita tetap di ujung menyelesaikan beberapa restrukturisasi, seperti Kimia Farma, Waskita. Harapan kita, kelak dengan selesainya restrukturisasi-restrukturisasi ini, kita kan mau mulai mentransformasi tahap berikutnya," ujar Tiko.
Tak hanya restrukturisasi, Kementerian BUMN juga bakal ikut serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo seperti swasembada pangan dan ketahanan energi.
Iklan
Menurut Tiko, program-program nan diusung oleh Prabowo bakal diadopsi dan diintegrasikan dengan perusahaan-perusahaan nan berada di bawah BUMN.
Berikutnya: Rekam Jejak Muliaman dan Djenod
English (US) · 
Indonesian (ID) ·