TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) nan juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan nomor pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen mustahil dicapai.
Menurut dia, pertumbuhan itu tidak bakal terjadi jika bayaran para pekerja pekerja swasta tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023. Selain itu, Said Iqbal mengatakan, izin itu juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun.
"Mustahil, lantaran daya beli bakal rendah. Daya beli rendah alias purchasing rendah, konsumsi rendah," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Lebih lanjut, dia menuturkan, bahwa penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia terdapat pada daya konsumsi masyarakat. Menurut Said Iqbal, jika nomor konsumsi tidak dinaikkan, maka ambisi Prabowo untuk meningkatkan nomor pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen susah terwujud.
"Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54 persen dari konsumsi. Nah jika konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, enggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen," ucap dia.
Dia meminta Prabowo agar mengabulkan tuntutan para pekerja untuk meningkatkan bayaran menjadi 8-10 persen. Hal itu, kata Said Iqbal, dengan adanya kenaikan upah, maka ambisi Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat segera terwujud.
"Oleh lantaran itu kita minta bayaran kudu bisa meningkatkan daya beli, agar pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Kami ngomong ini, justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Iklan
Menurut dia, jika bayaran para pekerja pekerja dinaikan, perihal itu dapat menyumbangkan kemauan Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen. Sehingga, kata Said Iqbal, daya konsumsi masyarakat juga dapat mengalami kenaikan. "Justru kami dukung pertumbuhan ekonomi 8 persen, konsumsi kudu naik menyumbangkan pertumbuhan ekonomi itu 60-70 persen."
Said Iqbal mengatakan, meningkatkan bayaran para pekerja pekerja tidak memberikan kerugian bagi negara. Menurut dia, perihal itu justru menguntungkan kondisi ekonomi negara seperti Inggris, Jerman, hingga Turki nan meningkatkan bayaran para pekerjanya.
"Di Inggris saja naik 30 persen, di Jerman 27 persen, apalagi di Turki naik upahnya 60 persen, enggak ambruk negara mereka. Ini neokapitalisme, neoliberalisme nan selalu nakut-nakutin, naik bayaran nan layak, bukan tinggi nan layak, membikin orang bangkrut," ujar Said Iqbal.
Sementara itu, Said Iqbal mendukung pernyataan Prabowo untuk menjadikan ekonomi Indonesia berasaskan Pancasila. Sebab, kata dia, jika ekonomi berdasarkan neoliberal hanya memberi untung terhadap para pemodal.
"Kalau begitu naikkan upah, jangan lagi nombok. Kita semua jangan disuruh nombok, kita kerja, kita berkontribusi buat negara, kita bayar pajak, kok beli peralatan nombok," tutur Said Iqbal.
Pilihan Editor: Mengintip Ragam Fasilitas Tenda Mewah untuk Pembekalan Menteri Prabowo di Magelang, Siapa Pengelolanya?