Prabowo Minta Bulog jadi Badan di Bawah Presiden, Wahyu Suparyono: Mirip Era Orde Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menceritakan dirinya mendapat perintah unik dari Presiden Prabowo Subianto. Ia diminta menyiapkan transformasi kelembagaan perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN itu menjadi seperti lembaga pemerintah lainnya.

Sebagai lembaga pemerintah, kata Wahyu, Bulog bakal berada langsung di bawah presiden. Posisi perusahaan itu bakal mirip seperti 52 tahun silam pada masa Orde Baru ketika tetap berjulukan Badan Usaha Logistik.

"Nanti kembali mirip seperti itu," ucap eks Direktur Utama PT Asabri (Persero) itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV, Wahyu menjelaskan sebagai perusahaan umum, Bulog saat ini tertekan lantaran hanya bekerja menjadi operator. Ia berujar, Bulog menjadi BUMN murni nan bekerja berasas perintah dari regulator. Setiap kali bakal bergerak di lapangan, Bulog kudu menunggu perintah regulator.

Untuk mempersiapkan transformasi itu, Wahyu mengatakan ada tim nan bekerja menyusun naskah akademik alias kajian urgensi transformasi Bulog. Tim ini telah bekerja selama enam bulan dan sekarang kajian itu telah dinyatakan siap. Aturan nan dikaji ulang ialah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 nan tetap menempatkan Bulog sebagai BUMN.

"Naskah akademik sudah selesai. nan sedang kami proses usulan Keputusan Presiden (Kepres). Minggu depan kami sosialisasi ke tenaga kerja ini bukan kemauan Pak Wahyu, tapi perintah Presiden secara langsung," kata Wahyu nan menjabat sejak awal September 2024 itu.

Wahyu mengatakan, transformasi Bulog ini merupakan perintah Prabowo sejak belum dilatik menjadi Presiden. Karena sudah dilantik, sekarang dia mengaku berjumpa dengan Kepala Negara secara berkala untuk melaporkan perkembangan rencana itu. Jika Bulog telah menjadi lembaga pemerintah, Wahyu bakal memilih orang nan sepaham dengannya. "Enggak sepaham, mundur," katanya.

Di waktu nan sama, Kementerian Pertaian (Kementan) tengah mengusulkan agar alur koordinasi Bulog dan PT Pupuk Indonesia berada di kementerian itu. Kementan bakal menjadi penanggung jawab hulu hingga hilir urusan pertanian.

Ketika ditanyai perihal usulan itu, Wahyu enggan berkomentar. Ia mengaku tidak mengetahui ihwal rencana itu dan hanya mendapatkan perintah dari Presiden untuk membawa Bulog tak lagi menjadi BUMN pangan di bawah Kementerian BUMN.