Prabowo Minta Kementerian Pelajari Lagi APBN, Kurangi Acara Seremonial dan Dinas Luar Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan sidang kabinet paripurna perdana, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, presiden ke-8 RI itu menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran kepada para menteri.

Prabowo meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para menteri, dan menteri koordinator untuk menelurusi kembali APBN. “Pelajari lagi DIPA. Saya minta perincian kegiatan-kegiatan nan terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, minta dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 24 Oktober 2024. 

Menurut Presiden Prabowo, para menteri kudu memberi contoh, lantaran konsentrasi pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pada sidang tersebut, Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan daya di tengah ketidakpastian dunia nan tetap terjadi. 

Swasembada pangan saat ini jadi prioritas dasar, lantaran situasi dunia dan perang besar bisa pecah setiap saat. Menurut dia pemerintah kudu menjamin keahlian memberi makan rakyat.

Prabowo menginstruksikan kementerian mengenai untuk segera merumuskan program penghiliran komoditas utama. Prabowo meminta kementerian segera menginventarisir proyek-proyek krusial dalam program hilirisasi. “26 komoditas proyek-proyek nan vital dalam 26 komoditas tersebut nan kudu dihilirisasi segera dirumuskan. Bikin daftar dan kita segera untuk mencari biaya sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu nan sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo lagi.

Iklan

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak banyak nan berubah dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Hanya saja, targetnya semakin tinggi. Pada era Presiden Prabowo, Kementerian Keuangan bakal mengelola pendapatan dan shopping nan ditargetkan naik. 

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara shopping negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan shopping di masa akhir kedudukan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, jumlah kementerian semakin banyak. Di era Jokowi hanya ada 34 kementerian dan kementerian koordinator. Sementara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Prabowo mempunyai 48 kementerian.

Pilihan Editor: Biaya Buat Paspor Terbaru nan Bakal Naik Mulai Desember 2024Biaya Buat Paspor Terbaru nan Bakal Naik Mulai Desember 2024