Prabowo Perintahkan Menteri untuk Pecat Pejabat yang Tidak Bekerja Keras

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo mengimbau jejeran menteri dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih agar memecat pejabat nan tidak bisa bekerja keras. Dia menyebut, tidak ada pihak-pihak di bawah kepemimpinannya nan kebal jabatan, sehingga siapa saja berpotensi dicopot ketika tidak dapat menunjukkan keahlian nan baik. 

“Begitu banyak orang nan mau mengabdi, tetapi tidak ada orang di sini nan kebal, nan tidak patuh, nan tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, kerabat saya beri kewenangan untuk copot segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara. 

Dia juga meminta para menteri untuk lebih berani dalam menghadirkan pelayanan nan terbaik kepada masyarakat. Dia mengakui bahwa sistem birokrasi di Indonesia dikenal rumit dan lamban, sehingga justru mempersulit rakyat. 

“Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita, birokrasi pemerintah sering mempersulit bukan memudahkan keperluan rakyat. Bahkan ada nan mengatakan, jika bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah,” ucap dia. 

Ia juga menjelaskan argumen membentuk beberapa lembaga pemerintah non-kementerian baru, seperti Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Badan tersebut, menurut dia, bekerja untuk mengawasi semua program dan proyek nan bakal dijalankan. 

“Bukan saya mau mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian. Tidak, tetapi saya mau membantu, di mana ada bottleneck (titik kemacetan), di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” ujar Menteri Pertahanan di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi itu. 

Ia juga meminta para menteri untuk mengurangi kegiatan-kegiatan nan terlalu berkarakter seremonial, seperti seminar, sarasehan, konferensi, dan studi banding ke luar negeri. Hal tersebut, lanjut dia, sebagai corak efisiensi. 

Iklan

“Kita kudu memberi contoh, konsentrasi kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka (Praja Muda Karana) ke negara lain. Saya minta efisien,” kata dia. 

Dalam momen itu, dia juga membeberkan argumen dirinya menunjuk 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Dia menyadari bahwa jumlah tersebut dianggap besar, tetapi dia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dan bangsa nan besar dengan jumlah masyarakat terbanyak keempat di dunia. 

“Dari luas wilayah, kita sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara, mengelola Eropa itu memerlukan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara, (wilayah) kita seluas Eropa,” ucap dia. 

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia menganut sistem politik demokratis. Dia menyebut, andaikan Indonesia adalah negara otoriter, maka mungkin cukup menjalankan semua tugas pemerintahan dengan jumlah masyarakat nan sedikit. 

“Jadi saudara-saudara, ini tidak masalah, nan krusial kita bekerja dengan efisien, nan krusial kita tidak bekerja seenaknya,” ujar Prabowo. 

Pilihan Editor: Prabowo Akan Evaluasi Kinerja Kabinet dalam 6 Bulan, Hashim Djojohadikusumo: Dia Tegas