TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).
“Nanti saya bakal ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), nan jelas beberapa perihal nan disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian mengenai giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.
Ia memastikan Kementerian PU bakal melanjutkan proyek-proyek prasarana nan belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas halangan alias tol hingga bendungan.
Meski demikian, Diana mengatakan, Kementerian PU belum menyusun daftar prioritas pembangunan proyek-proyek tersebut. “Belum. Nanti bakal Rapim (Rapat Pimpinan) dulu sama Pak Menteri," kata dia.
Lebih lanjut, Diana menyebut, Kementerian PU perlu bekerja sama dengan kementerian nan lain untuk mendiskusikan pembangunan proyek-proyek tersebut,
“Nanti kita lihat dulu. Kan kita tetap belajar juga nih, karena giant sea wall kan kebanyakan urusan (kementerian) sumber daya alam,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan proyek giant sea wall ini bakal menjadi salah satu program pembangunan prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Hashim menyatakan itu dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Iklan
Hashim berujar pembangunan tanggul laut raksasa ini bakal dikerjakan berbareng oleh pemerintah dan swasta, termasuk penanammodal asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa nan bakal tenggelam.
Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah bakal tenggelam jika proyek ini tak kunjung dibangun. Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994.
Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lampau sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.
Riri Rahayu berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan editor: Airlangga Hartarto Beberkan Rencana 100 Hari Pertama Menjabat Menko Perekonomian