2 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu tambahan anggaran shopping sebesar Rp300 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi.
Tambahan itu diperlukan untuk mewujudkan misi Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen dan sebagai awalnya ekonomi tahun depan perlu digenjot agar tumbuh 5,8 - 5,9 persen.
“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7 persen, kemudian ke 8 persen. Kekurangan (belanjanya) berapa? Itu tetap kurang Rp300 triliun,” ujar Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo dalam aktivitas Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
APBN 2025 mematok sasaran shopping negara Rp3.621,3 triliun. Namun, kata Drajad, pendapatan negara pada tahun depan bakal banyak digunakan untuk bayar utang jatuh tempo dan kembang utang.
Dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada tahun depan tercatat sebesar Rp800,3 triliun, sementara kembang utang nan perlu dibayar sebesar Rp552,9 triliun.
Artinya, sekitar Rp1.353,2 triliun dari APBN bakal digunakan untuk bayar pokok dan kembang utang. Nilai itu setara dengan 45 persen dari pendapatan negara nan ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun.
“Jadi, 45 persen dari total pendapatan negara, baik nan berasal dari pajak maupun bukan pajak, digunakan untuk bayar pokok dan kembang utang. Lalu, di mana ruang fiskalnya?” kata dia.
Mengingat kondisi itu, Drajad beranggapan urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi lebih tinggi.
BPN nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, ialah transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur.
Ia mengakui pembentukan BPN tidak serta merta mengerek pendapatan negara dalam waktu singkat. Namun, dia percaya BPN dapat menjadi pemicu percepatan transformasi itu.
Dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan sasaran pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, shopping negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.
Sementara shopping kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, shopping non K/L sebesar Rp1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.
Hashim: Rp300 tiliun menguap di lahan sawit
Iklan
Sebelumnya, orang dekat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, adik sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mendengar adanya kebocoran penerimaan negara dari sektor industri perkebunan sawit sebesari Rp 300 triliun.
Hashim menceritakan, dia mengetahui perihal itu dari Prabowo nan mendapatkan info itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.
“Ada jutaan hektare area rimba nan diokupasi liar oleh pengusaha sawit nan nakal,” ujar Hashim dalam aktivitas Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri berbareng Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.
CEO Arsari Group itu menjelaskan nilai kerugian akibat aktivitas okupasi terlarangan rimba untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 300 triliun. Ia menambahkan, pemerintah telah memperingatkan oknum-oknum pengusaha bandel tersebut. “Tapi sampai sekarang mereka belum bayar,” ucapnya.
Hashim mengungkap, Prabowo Subianto telah mengimpun lebih dari 300 nama pengusaha bandel nan melakukan okupasi rimba terlarangan untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit nan bandel ini.
Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintah baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.
“Setiap Rp 5 triliun nan kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan cuma-cuma pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” katanya.
Untuk menindaklanjuti buahpikiran penutupan kebocoran penerimaan negara ini, Hashim mengatakan, pemerintah baru presiden terpilih Prabowo Subianto bakal membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan, Prabowo apalagi telah mengantongi nama menterinya.
“Badan Penerimaan Negara kelak bakal jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim.
Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mematok sasaran rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain menindaklanjuti aktivitas okupasi rimba ilegal, kata Hashim, pemerintah juga bakal melakukan upaya lain untuk menutupi kebocoran penerimaan negara.
Salah satu caranya dengan langkah penegakan patokan pajak nan bakal dilakukan dengan menggunakan teknologi artificial intellinece (AI) dan teknologi informatika (TI). Hashim juga memastikan pemerintah tidak bakal meningkatkan tarif pajak. “Ini mau saya tegaskan supatyakawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.
Oyuk Ivani S berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.
Pilihan Editor Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Ini Fasilitas nan Mereka Dapat
English (US) · 
Indonesian (ID) ·