TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membeberkan argumen mempunyai kabinet nan gendut dalam pemerintahannya. Hal ini disampaikan dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Rabu sore, 23 Oktober 2024.
"Saudara-saudara sekalian. jumlah personil kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan nan sangat strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya," ujar Prabowo, seperti dikutip dari Antara.
Kepala Negara menyebut jumlah menteri tersebut memang bisa dianggap tergolong besar tapi ada alasannya. "Memang bangsa kita bangsa nan besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di bumi dari jumlah penduduk," ucapnya.
Prabowo lantas membandingkan Indonesia dengan Eropa. "Dari luas wilayah kita luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara, mengelola Eropa itu memerlukan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri," katanya.
Penambahan jumlah kementerian itu, menurut Prabowo, juga sesuai dengan pilihan sistem politik demokratis. "Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah masyarakat nan sedikit."
Ia pun percaya penambahan jumlah menteri meski akhirnya membikin kabinet gendut tidak bakal menimbulkan masalah. "Yang krusial kita bekerja dengan efisien, nan krusial kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi," kata Prabowo.
Agar pengelolaan anggaran lebih efisien, Prabowo juga menginstruksikan agar setiap pembantunya tak lagi menyetujui kegiatan-kegiatan nan sifatnya seremonial. "Saya minta perincian kegiatan-kegiatan nan terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, minta dikurangi," ucapnya.
Prabowo meminta agar tiap jajarannya bisa menjadi contoh. "Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien."
Iklan
Dalam kesempatan itu Prabowo juga menjelaskan soal penguatan Kepala Staf Kepresidenan dan argumen pembentukan dua badan baru ialah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus nantinya bekerja memonitor semua program. Sementara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mempelajari, bakal mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program support ke bagian golongan rakyat nan tetap perlu bantuan.
"Bukan saya mau mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian. Tidak, tapi saya mau membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi," ucap Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi. "Birokrasi di kita sangat terkenal sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita, bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada nan mengatakan, jika bisa dibikin susah kenapa dibikin mudah," kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo meminta kepada para menteri untuk lebih berani, tidak lagi ragu-ragu untuk memberi pelayanan nan terbaik kepada rakyat. "Jangan ragu-ragu, jika kerabat tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti," ujarnya. "Begitu banyak orang nan mau mengabdi, tidak ada orang di sini nan kebal, nan tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, kerabat saya beri kewenangan copot segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita."
Pilihan Editor: Sri Mulyani Restrukturisasi Rencana Anggaran Menyusul Kabinet Gemuk Prabowo: Harus Segera Diselesaikan