Prabowo Targetkan Rp1.000 Triliun dari Perdagangan Karbon, Pengamat: Terlalu Ambisius

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto manargetkan perolehan sampai Rp1.000 triliun (65 miliar dolar AS) pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon beragam proyek seperti pelestarian rimba hujan.

Sebuah badan pengatur baru mengenai perdagangan karbon akan dibentuk untuk mengawasi beragam upaya mencapai sasaran emisi Indonesia berasas perjanjian Paris, kata Ferry Latuhihin, salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, kepada Reuters, Jumat, 13 September 2024.

Badan tersebut bakal membentuk "misi khusus" nan bakal mengelola biaya hijau dan mengoperasikan beragam proyek pengimbangan karbon, katanya. Proyek-proyek tersebut bakal mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan bakau, untuk menghasilkan angsuran karbon nan dapat dijual secara internasional, kata Latuhihin.

Targetnya adalah mencapai penjualan Rp1.000 triliun ($65 miliar) pada tahun 2028, katanya.

"Kita perlu memanfaatkan kelebihan komparatif kita, ialah alam," kata Latuhihin.

Target itu berpotensi membantu salah satu dari 10 penghasil emisi teratas bumi dan rumah bagi rimba hujan tropis terbesar ketiga di bumi memenuhi tujuannya untuk mencapai netralitas karbon bersih pada tahun 2060.

Target Ambisius

Namun, sasaran tersebut menghadapi tantangan besar termasuk persaingan di pasar karbon dunia dan memastikan proyek-proyek dianggap kredibel.

Christina Ng, kepala pelaksana Energy Shift Institute, sebuah lembaga ahli filsafat nan berfokus pada transisi daya Asia, mengatakan ekosistem alam Indonesia nan luas menawarkan ruang lingkup untuk proyek-proyek pengimbangan karbon utama, tetapi targetnya sangat ambisius dari perspektif finansial dan operasional.

Prabowo, nan bakal dilantik pada 20 Oktober, telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% selama masa kedudukan lima tahunnya, dari 5% saat ini, termasuk melalui investasi dalam proyek-proyek hijau.

Latuhihin mengatakan proyek-proyek pengimbangan bakal menciptakan kesempatan kerja nan besar dan dapat membantu mencapai sasaran pertumbuhan.

Pemerintah bakal menyediakan modal awal, nan tetap dalam tahap penentuan, tetapi diharapkan biaya tersebut bakal tumbuh dengan menjual angsuran karbon di dalam negeri dan luar negeri dan bayar dividen kepada pemerintah setelah menguntungkan, katanya.

Menggabungkan biaya dalam entitas semacam itu bakal memungkinkan Indonesia untuk menjalankan proyek hijau berskala besar tanpa menggunakan anggaran pemerintah, kata Latuhihin.

Ia mengatakan standar internasional tentang verifikasi bakal diikuti, dan teknologi bakal digunakan untuk mengonfirmasi berapa banyak karbon dioksida (CO2) nan diserap setiap proyek dari atmosfer.

Christina Ng mengatakan angsuran karbon berbasis alam biasanya diperdagangkan antara $5 hingga $50 per metrik ton setara CO2, tetapi nilai rata-rata di bawah $10 per ton tahun lalu.

Bahkan dengan nilai $50 per ton, untuk mencapai sasaran 65 miliar dolar AS diperlukan lebih dari 200 juta ton angsuran karbon per tahun. Jumlah tersebut nyaris menyamai  total publikasi angsuran karbon sebesar 239 juta ton nan tercatat di seluruh pasar sukarela dunia pada 2021, kata Ng.

Jika nilai pasar hanya $10 per ton, volume nan sama hanya bakal menghasilkan $2 miliar per tahun, sehingga sasaran $65 miliar semakin jauh dari jangkauan.

Iklan

"Mengingat lanskap pasar karbon dunia nan kompetitif, dengan negara-negara seperti Brasil dan negara-negara lain di Asia Tenggara juga menawarkan angsuran berbasis alam, entitas tersebut perlu menunjukkan bahwa angsuran mereka memenuhi standar tertinggi," katanya, seraya mencatat bahwa rekam jejak Indonesia telah dirusak oleh masalah tata kelola.

Tingkat deforestasi Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun masalah kebakaran rimba tetap terjadi untuk membuka lahan untuk perkebunan.

Pemerintahan Prabowo bakal mengadakan road show untuk mempromosikan proyek-proyek tersebut di luar negeri, dengan angan dapat bekerja sama dengan bank-bank internasional besar dalam penjualan angsuran karbon di pasar-pasar dengan nilai karbon nan lebih tinggi, kata Latuhihin.

Dikelola BPDLH

Selama ini, tata kelola karbon untuk perdagangan karbon dalam dan luar negeri telah diatur dalam Perpres No. 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2022. Hingga saat ini, kementerian dan lembaga mengenai terus mempersiapkan pengaturan dan langkah operasionalnya. Regulasi ini juga termasuk mengatur ketentuan peralihan bagi pelaku upaya nan telah melakukan perdagangan karbon sebelum keluarnya Perpres No. 98 Tahun 2021.

Perdagangan karbon dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), nan melaksanakan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bagian kehutanan, daya dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bagian lainnya mengenai lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan nan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berasas peraturan perundang-undangan. BPDLH didirikan pada September 2019 dan diluncurkan pada Oktober 2019.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, hasil transaksi perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik mencapai Rp84,17 miliar dengan total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen.

Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik nan telah disusun oleh Kementerian ESDM, berpotensi bakal menurunkan emisi gas rumah kaca sedikitnya 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Peta jalan nan disusun tersebut diselenggarakan ke dalam tiga fase, nan terbagi menjadi fase pertama pada tahun 2023-2024, fase kedua tahun 2025-2027, dan fase ketiga tahun 2028-2030.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan nilai perdagangan di bursa karbon Indonesia mencapai Rp30,7 miliar dengan volume perdagangan 490.716 ton setara karbondioksida (CO2e) sepanjang 26 September 2023 hingga 30 November 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi memerinci, nilai perdagangan tersebut meliputi 30,56 persen di pasar reguler alias senilai Rp9,38 miliar, 9,24 persen di pasar negosiasi alias Rp2,84 miliar, serta 60,2 persen di pasar lelang alias Rp18,48 miliar.

"Ke depan potensi bursa karbon di Indonesia tetap besar mengingat 71,95 persen karbon nan ditawarkan tetap belum terjual," ujar Inarno dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan November 2023. 

Hingga November 2023, Inarno membeberkan terdapat peningkatan pengguna jasa di bursa karbon menjadi 41 dari 25 pengguna jasa karbon di Oktober 2023. Selain itu, tercatat sebanyak dua penjual unit karbon dan 23 pembeli unit karbon.

Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon menyediakan sistem perdagangan nan transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

REUTERS | ANTARA | ESDM | KLHK

Pilihan Editor Anindya Bakrie Terpilih Sebagai Ketua Umum Kadin di Munaslub