Proyek Pembangunan IKN Tahap III sudah Dimulai, Ada 25 Paket Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap III sudah dimulai. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut ada 25 paket dalam proyek tahap III, di antaranya pembangunan Gedung Polri dan Kementerian Pertahanan. "Progres bentuk batch 3 (tahap tiga) sudah 5,4 persen," kata Danis ketika ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 17 Mei 2024. 

Total pagu anggaran plus terkontrak dalam tahap III nilainya sebesar Rp 22 triliun. Jika ditotal dengan proyek tahap I dan tahap II, Danis menjelaskan, total anggarannya mencapai Rp 74 triliun. Sementara itu, paket bentuk nan terkontrak dalam tiga tahap tersebut jumlahnya mencapai 96 paket. 

Danis merinci, pada proyek tahap I, ada 40 paket nan dikerjaan dengan total pagu anggaran plus terkontrak sebesar Rp 24,8 triliun. Progres proyek tahap I telah mencapai 82,5 persen. Salah satu proyek nan masuk tahap ini adalah Istana Negara nan sekarang tengah digarap penyelesaiannya agar bisa digunakan saat upacar HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang.

Kemudian, pada tahap II, ada 34 paket nan dikerjaan. Total pagu anggaran plus terkontrak dalam tahap II nilainya mencapai Rp 27,6 triliun. Menurut Danis, progres bentuk tahap ini tercatat sebesar 31,3 persen. 

Danis menuturkan, pembangunan IKN dirancang dalam 5 tahap. Oleh lantaran sejumlah prasarana dasar sudah digarap dan terkontrak dalam tahap I, dia mengatakan kebutuhan biaya untuk IKN ke depan adalah untuk kelanjutan pembangunan prasarana dasar dan pemeliharaan. "Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi. Sebagian jalan tol sudah masuk kontrak," kata Danis.

Danis pun meyakini anggaran Rp 16 triliun  yang rencananya bakal digelontorkan presiden terpilih Prabowo Subianto per tahun, bakal cukup untuk membiayai proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Adapun sebelumnya, Prabowo mengatakan bakal mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN saat datang di aktivitas Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024, 

Lagipula, Danis menuturkan, pembangunan IKN tidak berjuntai sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berujar, pembangunan IKN menggunakan duit APBN hanya mencapai 20 persen. Sementara itu, 80 persen sisanya diharapkan dari investasi.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai anggaran Rp 16 triliun jauh dari cukup. Ia pun menilai rencana tersebut berpotensi stagnan alias mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung total.

Ia menuturkan bahwa pembanguna  IKN tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat. Namun, perlu membangun pemukiman penduduk dan prasarana pendukung di sekitarnya.

Sementara di sisi lain, Trubus mengatakan bahwa pemerintah bakal kesulitan mendapat penanammodal untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Sebab,  kondisi dunia menciptakan adanya polarisasi bagi negara-negara nan terbagi menjadi blok Amerika ataupun blok Cina.

RIRI RAHAYU | NOVALI PANJI NUGROHO