Proyek Sekolah Rakyat Terkendala Pemblokiran Anggaran Kementerian PU

MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut pemblokiran anggaran membikin proses pengerjaan proyek prioritas nan berjalan multi-tahun tersendat pembangunannya. Salah satu nan terdampak adalah pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II serta penyelenggaraan Instruksi Presiden Jalan Daerah alias IJD.

Adapun anggaran Kementerian PU nan terblokir berjumlah Rp 19,69 triliun. Untuk 2025, anggaran Kementerian PU adalah sekitar Rp 85,7 triliun. Dody menjelaskan pembukaan blokir anggaran ini kudu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat nan menjadi mitra kerjanya.

“Kalau Kementerian Keuangan dan Komisi V approval, multiyears perjanjian itu, dalam mingu-minggu ini alias minggu depan, sudah selesai tender bisa langsung sign kontrak,” kata Dody dalam media briefing di Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Dody juga membeberkan serapan anggaran Kementerian PU hingga saat ini memang tetap berada di nomor 60 persen. Namun, dia menargetkan pada akhir tahun nanti, seluruh anggaran nan tersisa bisa terserap hingga 95-96 persen.

Dody memastikan penyerapan anggaran di Kementerian PU tidak berjalan asal-asalan. Dody memastikan bakal memantau seluruh progres pembangunan prasarana ini demi mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Soal permintaan buka blokir anggaran ini, sebenarnya telah disampaikan Dody dalam Rapat Kerja berbareng Komisi V DPR pada Kamis, 4 September 2025. Pada rapat itu, Dody mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 19,69 triliun untuk pagu tahun anggaran 2025. Permohonan ini dia sampaikan lantaran mengejar sasaran pembangunan sejumlah program prioritas pemerintah.

Selain untuk Sekolah Rakyat dan IJD, anggaran nan terblokir ini nantinya dipakai untuk melaksanakan pembangunan proyek Irigasi tahap III dan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.