Puan Harap Keadilan Negara Tak Tunggu 'No Viral, No Justice'

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR Puan Maharani berambisi keadilan negara kepada masyarakat tak menunggu hastag media sosial 'no viral, no justice'. Menurut Puan, kehadiran negara adalah ketika negara datang untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2024 di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8).

"Kehadiran negara jangan menunggu 'Viral For Justice'. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ucap Puan.

Selama ini, kata Puan, masyarakat menggunakan media sosial sebagai ekspresinya terhadap negara. Ketika negara tidak hadir, masyarakat menggunakan inisiatifnya lewat media sosial dengan hastag 'no viral, no justice' nan berfaedah tak ada keadilan tanpa viral.

Oleh lantaran itu, kata dia, menjadi tanggungjawab bagi lembaga kekuasaan negara untuk merespons itu. Mulai dari DPR, DPD, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, dan Polri.

"Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, POLRI, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan, dalam menangani setiap urusan rakyat," katanya.

Dalam pidatonya Puan juga menyinggung soal kerakyatan deliberatif alias kerakyatan berwacana nan berkembang akhir-akhir ini. Menurut dia, media sosial menjadi salah satu penopang kerakyatan tersebut.

Media sosial digunakan untuk membangun persepsi, mengangkat gambaran seseorang maupun sebaliknya. Namun menurut Puan, dalam kerakyatan deliberatif bukan kebebasan absolut.

"Demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari kewenangan setiap penduduk negara di dalam negara demokratis adalah menjamin kewenangan penduduk negara nan lain sama pentingnya. Hak penduduk negara dibatasi oleh kewenangan penduduk negara nan lainnya," katanya.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]