Puluhan Anggota DPRD Bangkalan dan Sampang Gadai SK untuk Pinjam Uang

Pamekasan, CNN Indonesia --

Sebanyak 20 personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menggadaikan Surat Keputusan (SK) kedudukan mereka ke bank usai dilantik sebagai wakil rakyat.

SK kedudukan tersebut digunakan sebagai agunan untuk pengajuan angsuran di Bank Jatim. Sistha, Penyedia Kredit Bank Jatim Cabang Bangkalan, mengungkapkan bahwa pengajuan pinjaman ini bervariasi dalam jumlahnya.

"Sampai saat ini, ada sekitar 20 personil DPRD Bangkalan nan menggadaikan SK untuk mengusulkan pinjaman ke Bank Jatim," kata Sistha saat dihubungi.

Dari puluhan personil nan mengusulkan pinjaman, nilai pinjaman berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Sistha juga menjelaskan bahwa jumlah personil majelis nan menggadaikan SK ini kemungkinan bisa bertambah. Proses pengumpulan berkas tetap berjalan secara bertahap.

"Kami tetap menunggu pengumpulan berkas. Pengajuan pinjaman ini bertahap, tidak langsung," tambahnya.

Saat ditanya mengenai identitas personil DPRD nan mengusulkan pinjaman, Sistha enggan memberikan rincian lebih lanjut, termasuk apakah berasal dari ketua majelis alias personil partai tertentu.

"Kami tidak mengetahui secara pasti dari partai mana saja alias apakah dari unsur ketua alias anggota. nan jelas, ada sekitar 20 personil DPRD Bangkalan nan sudah mengusulkan pinjaman," ujarnya.

Sistha berambisi semua personil DPRD terpilih di Kabupaten Bangkalan, nan berjumlah 50 orang, dapat menggadaikan SK mereka untuk pengajuan pinjaman di Bank Jatim.

"Harapan kami, semua personil DPRD Kabupaten Bangkalan bisa mengusulkan pinjaman ke Bank Jatim dengan menggadaikan SK," tutupnya.

Peristiwa nan sama juga terjadi di Kabupaten Sampang pasca wakil rakyat dilantik. Direktur Utama Bank Sampang, Syaifulloh Asyik mengungkapkan bahwa sudah ada 15 legislator nan mengusulkan pinjaman.

Mereka terdiri dari personil DPRD lama nan terpilih kembali serta personil DPRD baru.

"Proses pengajuan pinjaman telah melalui prosedur perbankan, termasuk persetujuan dari Sekretariat DPRD dan Bendahara untuk keperluan pemotongan gaji," jelas Syaifulloh.

Ia juga menambahkan bahwa argumen para wakil rakyat nan baru dilantik menggadaikan SK mereka ke bank bervariasi, mulai dari bayar hutang kampanye, membeli rumah, merenovasi rumah, hingga untuk kepentingan keluarga.

(nrs/wis)

[Gambas:Video CNN]