Purbaya Akan Pindahkan Rp 15 Triliun Dana Pemerintah dari BTN

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memindahkan sekitar Rp 15 triliun biaya pemerintah dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) ke bank lain. Langkah ini diambil lantaran BTN dinilai tidak optimal menyerap biaya pemerintah sebesar Rp 25 triliun nan disalurkan akhir September 2025.

“Terakhir datanya BTN hanya bisa menyerap sekitar Rp 10 triliun. Mungkin Rp 15 triliun bakal saya distribusikan ke tempat lain jika mereka tidak bisa menyerapnya,” ujar Purbaya melalui video telekonferensi dalam aktivitas media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.

Padahal, kata Purbaya, BTN awalnya menjadi bank golongan bank milik negara alias Himbara nan paling optimistis dapat memanfaatkan penempatan biaya pemerintah. Namun realisasi di lapangan menunjukkan penyerapan nan jauh di bawah ekspektasi.

“Seingat saya, BTN nan paling optimistis waktu itu. Mereka bilang Rp 25 triliun itu kurang dan bakal segera terserap. Tapi info terakhir menunjukkan tidak seperti nan diharapkan,” kata Purbaya.

Purbaya bakal berjumpa dengan jejeran dewan BTN untuk mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan tersebut dan menentukan langkah selanjutnya. “Saya bakal tanya ke mereka, bisa enggak menyerap sisanya itu. Kalau hanya Rp 10 triliun kan terlalu kecil," ujarnya

Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan perkembangan penyaluran biaya kas pemerintah sebesar Rp 200 triliun nan ditempatkan di lima bank personil Himbara. Dana tersebut dialihkan dari Bank Indonesia untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan angsuran ke sektor riil.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, dari total biaya Rp 200 triliun, masing-masing bank menerima alokasi sebagai berikut: Bank Mandiri Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

“Realisasinya cukup menggembirakan. Bank Mandiri sudah menyalurkan 74 persen, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BSI 55 persen, dan BTN baru 19 persen,” kata Febrio, Kamis, 9 Oktober 2025.

Ihwal rendahnya penyaluran angsuran tersebut, Tempo sudah mengirimkan permintaan konfirmasi dan tanggapan kepada Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando. Namun hingga buletin ini tayang, dia belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya BTN memproyeksikan tambahan likuiditas Rp 25 triliun nan ditempatkan pemerintah bakal dapat terserap lenyap pada akhir 2025, seiring dengan terjaganya permintaan kredit di sektor perumahan. BTN menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penyerapan biaya tersebut.

“Langkah pemerintah ini telah memindahkan persaingan di likuiditas menjadi persaingan di kredit, lantaran dengan adanya tambahan biaya Rp 25 triliun, likuiditas tidak menjadi masalah lagi bagi BTN, setidaknya dalam waktu enam bulan. Saya perkirakan Desember (tahun ini) sudah lenyap terserap,” kata Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara, Sabtu, 20 September 2025.