Raja Juli Antoni Hadir Perdana di Kantor Otorita IKN, Tinjau Kesiapan Menjelang Upacara 17 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni datang ke Kantor Otorita IKN di Kalimantan Timur untuk kali pertama pada hari ini, Kamis, 13 Juni 2024. Ia datang untuk untuk meninjau secara langsung akomodasi dan ruangan kerja serta berjumpa dengan staf nan bekerja di instansi tersebut.

Sehari sebelumnya, Raja Juli juga meninjau progres sejumlah proyek pembangunan ibu kota baru menjelang seremoni HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Mulai dari proyek Masjid  Negara, Tol Segmen 6A dan 6B, hingga pemukiman pengendali banjir Sungai Sepaku. Dalam kunjungannya ke sejumlah proyek tersebut, Raja Juli menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan prasarana dan penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan IKN.

"Ini untuk memastikan semua letak melangkah sesuai agenda nan ditetapkan," kata Raja Juli, Rabu, 12 Juni 2024, dikutip dari siaran pers Otorita IKN.

Untuk mempercepat pembangunan dan pembebasan lahan, Raja Juli menyebut pihaknya berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di setiap lokasi.

Ia menyebut pihaknya kudu memastikan bahwa semua letak prasarana strategis melangkah lancar dan tepat waktu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Nusantara dan. "Di saat nan sama, masyarakat juga menerima kompensasi nan memuaskan," ujarnya.

Sebagai informasi, Raja Juli resmi menjabat Plt Wakil Kepala Otorita IKN per Senin, 3 Juni 2024. Ia menggantikan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe nan resign berbareng Ketua Otorita IKN Bambang Susantono. Di Otorita IKN, Presiden Jokowi menugaskan Raja Juli untuk membereskan persoalan pembebasan 2.086 hektare lahan.

Menyoal lahan, sebelumnya Raja Juli menyebut perkara pembebasan lahan untuk proyek IKN sudah dirapatkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  Ia juga mengatakan bahwa kepala negara memerintahkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan berpihak pada rakyat. 

"Pak Presiden tetap mengarahkan, nan ada adalah tukar untung, bukan tukar rugi," kata politikus Partaii Solidaritas Indonesia (PSI) ini  di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 100 Juni 2024.

Pemerintah pun,kata dia, bakal menggunakan skema Penanganan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PSDK) Plus.  "Jadi, ada insentif lain kepada masyarakat nan memang terdampak pembangunan IKN," ujarnya.

Bentuk PDSK Plus tersebut, Raja Juli menambahkan, bakal disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah terdampak. Pasalnya, setiap wilayah mempunyai kompleksitas tersendiri. Namun nan jelas, pemerintah bakal memberi rumah tapak alias rumah susun untuk masyarakat terdampak pembangunan IKN. "Untuk kebun, apak diganti tanam tumbuhnya alias perkebunan, masing-masing tidak bisa digeneralisir," ujar Raja Juli.

Pilihan Editor: Bahlil Lahadalia Bicara Soal IKN, Belum ada Investor Asing hingga Investasi Tak Macet