Ramai Minta Tambah Anggaran untuk 2025 ke DPR: Polri, OIKN hingga BPIP

Jakarta, CNN Indonesia --

Dalam menghadapi pagu anggaran 2025, berbagai kementerian dan lembaga negara mengusulkan permintaan kenaikan biaya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Setiap lembaga mempunyai argumen dan kebutuhan spesifik nan mereka sampaikan dalam serangkaian rapat kerja berbareng DPR. Berikut ini adalah daftar kementerian dan lembaga yang mengajukan tambahan anggaran serta rincian permintaannya untuk tahun depan:

Polri

Polri memimpin daftar dengan permohonan kenaikan anggaran sebesar Rp60,64 triliun dari total pagu anggaran nan saat ini berjumlah Rp104,67 triliun.

Wakapolri Komjen Agus Andrianto menjelaskan dalam rapat dengan Komisi III DPR bahwa tambahan ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan pelayanan publik.

"Polri mengusulkan tambahan anggaran sumber rupiah murni sebesar Rp60,64 triliun untuk tahun 2025," ujar Agus dalam rapat di Senayan, Selasa (11/6).

Mahkamah Agung (MA)

Di sektor kehakiman, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun dari anggaran sugestif Rp12 triliun. Sekretaris MA Sugiyanto menegaskan bahwa tambahan ini krusial untuk menjaga dan meningkatkan standar pengelolaan peradilan.

"Mahkamah Agung mengusulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3.009.738.467.000," kata Sugiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu (12/6).

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia juga berada dalam barisan pemohon tambahan anggaran, dengan usulan senilai Rp116,8 miliar.

Sekretaris Jenderal KY, Arie Sudihar, memaparkan bahwa biaya tambahan ini dibutuhkan untuk memperkuat kegunaan pengawasan yudisial, terutama mengingat alokasi nan ada hanya Rp167,3 miliar dari pagu awal Rp373,2 miliar.

"Kami memohon support bapak ibu ketua dan personil Komisi III DPR RI kami mengusulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp116,8 miliar," ujar Arie dalam rapat di Senayan, Kamis (13/6).

Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta tambahan anggaran sebesar Rp15 triliun lebih untuk program 2025 dari pagu sugestif sebesar Rp10,9 triliun.

Usulan penambahan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Kamis (13/6). Dengan usulan itu, total anggaran Kejagung untuk 2025 menjadi Rp26 triliun, jika disetujui.

"Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan Kejaksaan tahun 2025 nan telah dilaksanakan beberapa waktu nan lampau postur anggaran pagu sugestif tahun anggaran 2025 tetap terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp15.573.378.641.000," kata Wakil Jaksa Agung, Sunarta.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

BPIP, nan berfokus pada sosialisasi nilai-nilai Pancasila, mengusulkan tambahan anggaran Rp100 miliar. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyoroti pentingnya biaya ini untuk kampanye melalui beragam platform digital seperti YouTube dan TikTok.

"Pimpinan komisi II nan Kami hormati, BPIP mengusulkan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar," kata Yudian dalam pertemuan dengan Komisi II DPR, Selasa (11/6).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp117 miliar dari pagu sugestif Rp1,2 triliun. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengemukakan bahwa kebutuhan anggaran mereka mencapai Rp1,354 triliun untuk memperkuat operasi anti-korupsi.

"Dengan tambahan ini, kami dapat menutupi kekurangan dalam anggaran nan dibutuhkan untuk operasional tahun depan," jelas Nawawi dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (11/6).

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN)

OIKN memerlukan tambahan Rp29,8 triliun untuk melengkapi kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara baru. Plt Wakil OIKN Raja Juli Antoni menekankan bahwa permintaan ini telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran nan belum teralokasikan dalam pagu sugestif 2025 senilai Rp29,8 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (10/6).

Kemenko Polhukam

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta tambahan Rp168 miliar untuk menyesuaikan dengan dinamika politik, hukum, dan keamanan. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa anggaran total nan diajukan menjadi Rp445,9 miliar.

"Kemenkopolhukam mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan usulan tambahan tersebut, maka anggaran nan diajukan menjadi Rp445,9 miliar dari Rp277 miliar pagu indikatif," kata Hadi dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (5/6).

Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan tambahan anggaran Rp37,15 miliar. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berambisi support DPR untuk memastikan kewenangan asasi manusia terjamin melalui support finansial nan memadai.

"Komnas HAM berambisi Komisi III memberi support untuk realisasi usulan tambahan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp37,15 miliar," kata Atnike dalam rapat, Rabu (12/6).

Kemendikbudristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memerlukan tambahan Rp25,01 triliun untuk memenuhi kebutuhan nan diidentifikasi dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025. Menteri Nadiem Makarim menyampaikan kebutuhan ini dalam rapat dengan Komisi X DPR.

"Pagu sugestif Kemendikbud sebesar Rp 83,19 triliun dan ini sudah dibahas trilateral oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Dan pada pagu sugestif ini ada kenaikan 1,4 triliun dibanding 2024," ujar Nadiem.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Menteri KKP Trenggono mengusulkan tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk mencapai pagu sugestif Rp10,7 triliun. Trenggono menjelaskan bahwa biaya ini diperlukan untuk mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

"KKP mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp4,47 triliun nan diharapkan menjadi masukkan pemerintah dalam menyusun pagu anggaran 2025 sehingga usulan pagu sugestif KKP 2025 menjadi Rp10,7 triliun," jelas Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Selasa (11/6).

(csp/DAL)

[Gambas:Video CNN]