Ramai-Ramai Kritik BPIP soal Aturan Lepas Jilbab Paskibraka

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dikritik habis-habisan oleh sejumlah pihak buntut patokan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri saat upacara Pengukuhan dan Kenegaraan Pengibaran Bendera 17 Agustus.

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut terdapat 18 personil Paskibraka nan memakai jilbab. Akan tetapi, tak ada satupun nan terlihat berjilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis nan memprotes pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka perempuan. Cholil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai corak kebijakan nan tidak Pancasilais.

Cholil lantas mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Ia menyarankan sebaiknya para peserta Paskibraka wanita nan awalnya berjilbab untuk pulang saja.

Selanjutnya, kritik serupa juga disampaikan Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur. Ia meminta agar patokan nan mengharuskan putri personil Paskibraka melepas jilbab kudu dikoreksi, lantaran tak relevan.

Gus Fahrur menekankan kebebasan berakidah absolut kudu dihormati semua pihak. Baginya, penggunaan jilbab sama sekali tidak mengurangi estetika dan kekompakan pasukan Paskibraka.

Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyesalkan adanya larangan penggunaan jilbab itu. Menurut Mu'ti, semestinya tak ada larangan bagi wanita manapun untuk memakai jilbab. Mu'ti menyebut larangan itu sebagai model pemaksaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai larangan penggunaan jilbab sebagai corak pemaksaan kepercayaan kepada anak-anak oleh BPIP.

Jasra menegaskan setiap anak di Indonesia berkuasa atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Oleh lantaran itu, KPAI menilai ada pengabaian kewenangan anak nan dilakukan BPIP terhadap personil Paskibraka.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin meminta Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot usai personil Paskibraka kudu lepas hijab saat upacara kenegaraan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Cak Imin menilai ada ketidakwarasan di kembali patokan itu. Menurutnya, patokan Paskibraka tak pakai hijab justru menimbulkan radikalisme baru.

Tak ketinggalan, kritik keras juga disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Dia menyebut BPIP dungu lantaran patokan tak pakai hijab.

Menurutnya kebijakan BPIP tersebut telah melukai publik. Padahal, kata dia, semestinya BPIP melindungi personil Paskibraka sebagai anak sendiri nan kudu dilindungi hak-haknya. Ia lantas mengusulkan DPR untuk memanggil BPIP untuk dimintai penjelasan

(tfq/isn)

[Gambas:Video CNN]