Rapat dengan DPR, MA Minta Tambah Anggaran Rp3 Triliun di 2025

Sedang Trending 3 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Kamis, 13 Jun 2024 14:55 WIB

Mahkamah Agung (MA) dalam rapat dengan DPR meminta tambahan anggaran Rp3 triliun dari anggaran awal Rp12 triliun untuk 2025. Mahkamah Agung (MA) minta tambahan anggaran Rp3 triliun lebih dari pagu sugestif 2025 sekitar Rp12 triliun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk program tahun 2025 dari pagu sugestif sekitar Rp12 triliun.

Usulan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Rabu (13/6). Dengan usulan sebesar Rp3 triliun, MA total mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp15 triliun lebih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mahkamah Agung mengusulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3.009.738.467.000," kata Sekretaris MA Sugiyanto dalam rapat nan turut diikuti Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) dan Sekjen Komisi Yudisial (KY) itu.

Dalam rinciannya, jumlah anggaran tersebut bakal digunakan untuk shopping peralatan operasional sebesar Rp99.943.867.000, shopping peralatan nonoperasional sebesar Rp93.507.217.000, dan shopping modal Rp2.816.287.383.000.

Sugiyanto mengatakan kebutuhan shopping operasional MA tahun anggaran 2025, antara lain digunakan untuk langganan daya dan jasa (listrik), pemeliharaan rumah dinas alias mess beserta halaman, serta pemeliharaan personal computer (PC), printer, air conditioner (AC), hingga genset.

Sementara, shopping nonoperasional di antaranya untuk pendidikan dan training calon pengadil terpadu tahun 2025. Saat ini, aktivitas tersebut sedang berjalan di Diklat Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Sedangkan, kebutuhan anggaran untuk shopping modal MA tahun anggaran 2025 nan menjadi prioritas adalah pembaharuan gedung dan gedung kantor, serta pengadaan rumah dinas.

Sugiyanto bilang usul kenaikan anggaran lantaran pagu sugestif MA untuk tahun anggaran 2025 ialah sebesar Rp12.152.558.495.000, belum memenuhi standar. Apalagi untuk memenuhi shopping modal pada empat lingkungan peradilan, nan terdiri ini dari 923 satuan kerja (satker) wilayah dan tujuh unit Eselon I pusat.

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional