Rapat di DPR, Pigai Pastikan Kebijakan Pemerintah Takkan Langgar HAM

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bakal memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

"Kami kudu ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak alias melangkah di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai menekankan Kementerian HAM bakal berfokus dalam penyelenggaraan pembangunan HAM di Indonesia.

Ia menjelaskan perihal itu berbeda dengan tugas pokok dan kegunaan nan dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Salah satu contoh-contoh nan mau saya sampaikan, kami terima kejuaraan kasus, tidak mungkin kementerian bakal melakukan proses. Karena kami tidak bakal bisa mendatangi peradilan," ujar dia.

Ia menegaskan Kementerian HAM merupakan lembaga survei eksekutif, sehingga mereka takkan bisa memengaruhi proses peradilan.

"Kemudian ketika ditanya itu Komnas HAM bisa? Dia adalah lembaga quasi judicial nan bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di pengadilan," ucap dia.

Pigai juga menyatakan bahwa tak mempunyai program 100 hari kerja sebagai Menteri HAM, tapi telah menyiapkan program selama lima tahun ke depan.

Eks komisioner Komnas HAM itu menyebut tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, telah merampungkan itu dalam waktu singkat.

"Saya sudah selesai tujuh hari, kelak jika 100 hari setelah itu, 101 [hari] tak bersuara semua enggak ada nan kerja. Oleh lantaran itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya kudu siap melayani kebutuhan rakyat semua," ucapnya.

(mnf/tsa)

[Gambas:Video CNN]