Reforma Agraria Summit 2024, BPN Klaim Prioritaskan Masyarakat Adat

TEMPO.CO, Denpasar - Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan reforma agraria merupakan kebijakan afirmasi untuk mendahulukan masyarakat dan golongan rentan. Dia menyebut pendapat itu berasal dari aktivitas Reforma Agraria Summit 2024 nan juga menjadi arena refleksi atas penyelenggaraan program reforma agraria nan telah terlaksana. 

“Reforma agraria perlu dipandang sebagai kebijakan afirmasi nan mendahulukan golongan lemah, rentan, dan marginal. Terutama golongan miskin wanita dan masyarakat adat,” kata Budi saat berpidato dalam aktivitas Reforma Agraria Summit di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 15 Juni 2024. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas jenis persoalan dan dan capaian kerja dalam Reforma Agraria Summit 2024. Acara nan digelar di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, ini dihelat pada 14-15 Juni 2024. 

Dia menyebut Reforma Agraria Summit ini menawarkan pendapat dan skema ekonomi kerakyatan nan berkelanjutan. Tujuannya, kata dia, untuk memberi kepastian kewenangan milik, penguasaan tanah, pemanfaatan, hingga komoditas nilai dalam satu paket kebijakan. 

“Lebih integratif secara institusional, termasuk menjawab tantangan ekonomi global,” kata dia. 

Sebelumnya Agus mengatakan agenda Reforma Agraria Summit 2024 ini membahas empat rumor utama. Isu itu meliputi resolusi penyelesaian aset permukaan di atas air, pulau mini dan terluar, resolusi penyelesaian bentrok pertahanan, dan bentrok agraria untuk aset milik negara nan dikuasai masyarakat. 

Sementara itu, dia menyebut Reforma Agraria Summit 2024 ini juga bakal menyampaikan capaian program dalam 10 tahun terakhir. “Penyampaian pencapaian 10 tahun program strategis nasional reforma agraria sejak tahun 2014-2024. Sekaligus beragam pekerjaan rumah reforma agraria terutama di 4 Pokja,” kata Budi saat membuka perbincangan Reforma Agraria Summit di The Meru, Sanur, Bali, pada Jumat, 14 Juni kemarin 

Dia menyebut peserta dari Reforma Agraria Summit 2024 ini sebanyak 523 dari beragam komponen pemerintahan dan masyarakat sipil. Dia menyebut mereka berasal dari tim percepatan Reforma Agraria, kementerian terkait, ketua kepala daerah, dan aktivis masyarakat sipil. 

“Yang bekerja menyusun hasil pembahasan sebagai rumusan untuk menyelesaikan beragam persoalan reforma agraria di tanah air,” kata dia. 

Selain itu, dia menyebut dalam aktivitas ini juga bakal menyusun baseline untuk Reforma Agraria pada periode 2025-2029 mendatang dan pertimbangan penyelenggaraan aktivitas serupa sebelumnya. 

“Hari pertama ini kita bakal melaksanakan sambung rasa Reforma Agraria nan bakal membahas hasil workshop mengenai empat pekerjaan rumah reforma agraria sekaligus penyusunan baseline reforma agraria,” kata dia. 

Iklan

Kemudian, pada aktivitas pamungkas pada Sabtu, 15 Juni hari ini, Kementerian ATR/BPN juga bakal menyampaikan penyelenggaraan Reforma Agraria melalui penayangan video kaleidoskop. Tak hanya itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga bakal berpidato. 

Komisi II DPR Minta Kementerian ATR/BPN Gandeng KLHK untuk Penyelesaian Konflik Agraria

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan lembaganya mengapresiasi aktivitas Reforma Agraria Summit 2024 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dia menyebut aktivitas ini baik untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia. 

“Dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat. Kami tentu dari Komisi II mendukung penuh, khususnya mengenai anggaran,” kata Junimart usai menghadiri Reforma Agraria Summit di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, pada Jumat, 14 Juni 2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruangan sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas jenis persoalan dan dan capaian kerja dalam Reforma Agraria Summit 2024. Acara nan digelar di The Meru, Sanur, Denpasar, Bali, ini dihelat pada 14-15 Juni 2024. 

Senyampang itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP ini mengatakan Komisi II bakal tetap mengawal dan mengawasi penyelenggaraan reforma agraria nan tengah berlangsung.  Langkah itu disebut sebagai upaya memaksimalkan keahlian Kementerian ATR/BPN. 

“Supaya kementerian ini bekerja maksimal,” kata dia. 

Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia berdasar kedua kementerian ini kerap terjadi masalah. 

“Dalam praktik nan ada selama ini membikin keresahan di masyarakat. Sertifikat (dari Badan Pertahanan) sudah terbit lama, tapi tidak bisa menopang ekonomi. Ketika di perbankan ditolak, alasannya sebagian tanah nan dimiliki itu masuk area hutan,” kata Junimart. 

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang