Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan
Sabtu, 15 Juni 2024 08:32 WIB
Suasana penyelenggaraan Reforma Agraria Summit 2024 nan diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara nan digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini bakal dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Iklan
TEMPO.CO, Semarang - Para petani personil Organisasi Tani Jawa Tengah alias Ortaja mengungkapkan ada lima bentrok agraria nan hingga sekarang belum tuntas menyikapi Reforma Agraria Summit nan digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Jumat, 14 Juni 2024. Ratusan petani terus berjuang mempertahankan tanahnya nan dikuasai korporasi.
Pertama, bentrok agraria antara petani Desa Pundenrejo Kabupaten Pati dengan PT Laju Perdana Indah. Pabrik gula tersebut menguasai lahan garapan 143 kaum tani di Pundenrejo seluas 7,3 hectare. Kemudian, petani di Simbangdesa Kabupaten Batang menghadapi PT Ambarawa Maju nan merampas lahan garapan 50 petani seluas 5 hektare.
Petani di Karangsari Kabupaten Pati melawan Mafia Tanah. Selanjutnya, petani di Karangrayung Kabupaten Grobogan dengan Perhutani. "Kondisi ini membikin para petani justru menjadi pekerja perkebunan Perhutani di atas tanah garapannya, petani diwajibkan untuk memberi hasil panennya kepada Perhutani," ujar perwakilan Ortaja, Joko.
Terakhir, petani di tepi Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang nan tengah was-was lantaran tanah mereka tiba-tiba dipatok oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Bersama Tentara Nasional Indonesia. Tanah penduduk berstatus kewenangan milik di 14 desa nan berupa lahan pertanian dan tempat tinggal sekarang telah dipatok.
Iklan
Menurut mereka, klaim pemerintah tentang reforma agraria berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Program-program pemerintah juga kerap menyebabkan terjadinya perampasan tanah milik warga.
Para petani menuntut, dilibatkan langsung dalam program reforma agraria. "Mengembalikan tanah-tanah rakyat nan dirampas oleh korporasi sesegera mungkin," ujar dia. "Hentikan perampasan lahan dengan dalih apapun, termasuk Proyek Strategis Nasional."
Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat
13 jam lalu
DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat
Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 membahas empat rumor utama.
AHY Sebut bakal Evaluasi Capaian Reforma Agraria
1 hari lalu
AHY Sebut bakal Evaluasi Capaian Reforma Agraria
Menteri Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 di Bali bakal pertimbangan capaian reforma agraria.
Reforma Agraria Summit 2024 Digelar Besok, AHY Akan Evaluasi Sertifikat Tanah Masyarakat
1 hari lalu
Reforma Agraria Summit 2024 Digelar Besok, AHY Akan Evaluasi Sertifikat Tanah Masyarakat
AHY menyebut penyelenggaran Reforma Agraria Summit bakal menjadi momentum baik bagi masa depan masalah pertahanan di Indonesia.
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan
2 hari lalu
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan
Belasan orang tak dikenal nan belakangan diketahui polisi dari Polresta Banyuwangi menangkap petani Desa Pakel saat sedang makan malam.
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas
2 hari lalu
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas
Kenaikan HET beras resmi diperpanjang pemerintah. Apa argumen Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi?
Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa
3 hari lalu
Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) memastikan perkembangan optimasi lahan rawa mineral, di Desa Srimenanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.
SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani
5 hari lalu
SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani
Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah belum menguntungkan petani.
Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering di Tingkat Petani Rp 6 Ribu per Kilogram
7 hari lalu
Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering di Tingkat Petani Rp 6 Ribu per Kilogram
Kepala Badan Pangan Nasional alias Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan nilai pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering Rp 6 ribu per kilogram.
AHY Ungkap 2 Spirit Reforma Agraria: Soal Aset dan Akses
8 hari lalu
AHY Ungkap 2 Spirit Reforma Agraria: Soal Aset dan Akses
Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 bakal digelar di Bali.
Terkini: BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Terima Dana Tapera di 2021, Ormas Keagamaan Dapat Privilege dari Jokowi Boleh Punya Tambang
12 hari lalu
Terkini: BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Terima Dana Tapera di 2021, Ormas Keagamaan Dapat Privilege dari Jokowi Boleh Punya Tambang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera pada 2021 lalu.