Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Suasana penyelenggaraan Reforma Agraria Summit 2024 nan diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara nan digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini bakal dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Suasana penyelenggaraan Reforma Agraria Summit 2024 nan diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara nan digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini bakal dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan

Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Para petani personil Organisasi Tani Jawa Tengah alias Ortaja mengungkapkan ada lima bentrok agraria nan hingga sekarang belum tuntas menyikapi Reforma Agraria Summit nan digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Jumat, 14 Juni 2024. Ratusan petani terus berjuang mempertahankan tanahnya nan dikuasai korporasi.

Pertama, bentrok agraria antara petani Desa Pundenrejo Kabupaten Pati dengan PT Laju Perdana Indah. Pabrik gula tersebut menguasai lahan garapan 143 kaum tani di Pundenrejo seluas 7,3 hectare. Kemudian, petani di Simbangdesa Kabupaten Batang menghadapi PT Ambarawa Maju nan merampas lahan garapan 50 petani seluas 5 hektare.

Petani di Karangsari Kabupaten Pati melawan Mafia Tanah. Selanjutnya, petani di Karangrayung Kabupaten Grobogan dengan Perhutani. "Kondisi ini membikin para petani justru menjadi pekerja perkebunan  Perhutani di atas tanah garapannya, petani diwajibkan untuk memberi hasil panennya kepada Perhutani," ujar perwakilan Ortaja, Joko.

Terakhir, petani di tepi Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang nan tengah was-was lantaran tanah mereka tiba-tiba dipatok oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Bersama Tentara Nasional Indonesia. Tanah penduduk berstatus kewenangan milik di 14 desa nan berupa lahan pertanian dan tempat tinggal sekarang telah dipatok.

Iklan

Menurut mereka, klaim pemerintah tentang reforma agraria berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Program-program pemerintah juga kerap menyebabkan terjadinya perampasan tanah milik warga.

Para petani menuntut, dilibatkan langsung dalam program reforma agraria. "Mengembalikan tanah-tanah rakyat nan dirampas oleh korporasi sesegera mungkin," ujar dia. "Hentikan perampasan lahan dengan dalih apapun, termasuk Proyek Strategis Nasional."

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

13 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan keterangan pers usai menghadiri Reforma Agraria Summit oleh Kementerian ATR/BPN. Acara ini digelar pada 14-15 Juni 2024 di Bali. Tempo/Adil Al Hasan
DPR Minta Kementerian ATR/BPN Ajak KLHK Selesaikan Kasus Agraria: Praktik Selama Ini Meresahkan Masyarakat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 membahas empat rumor utama.


AHY Sebut bakal Evaluasi Capaian Reforma Agraria

1 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono usai meninjau  Layanan Sertipikat Jemput di Tempat (LaserJet) di Badung, Bali, pada Kamis, 13 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Sebut bakal Evaluasi Capaian Reforma Agraria

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 di Bali bakal pertimbangan capaian reforma agraria.


Reforma Agraria Summit 2024 Digelar Besok, AHY Akan Evaluasi Sertifikat Tanah Masyarakat

1 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Reforma Agraria Summit 2024 Digelar Besok, AHY Akan Evaluasi Sertifikat Tanah Masyarakat

AHY menyebut penyelenggaran Reforma Agraria Summit bakal menjadi momentum baik bagi masa depan masalah pertahanan di Indonesia.


Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

2 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

Belasan orang tak dikenal nan belakangan diketahui polisi dari Polresta Banyuwangi menangkap petani Desa Pakel saat sedang makan malam.


Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

2 hari lalu

Aktifitas pekerja ditengah nilai beras dipasaran naik di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (Bapenas) menetapkan HET beras untuk wilayah area 1 nan meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp. 10.900 dan beras premium Rp. 13. 900, Sementara area 2 meliputi Sumatera selain Lampung, dan kalimantan Rp. 11.500 dan beras premium Rp. 13.800 dan untuk zone 3 Maluku dan Papua Rp. 14.800. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

Kenaikan HET beras resmi diperpanjang pemerintah. Apa argumen Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi?


Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa

3 hari lalu

Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) memastikan perkembangan optimasi lahan rawa mineral, di Desa Srimenanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.


SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani

5 hari lalu

Pekerja tengah menjemur gabah di area Muara Bakti, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Badan Pangan Nasional (Bapanas) meningkatkan nilai pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan bertindak mulai 3 April hingga 30 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani

Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah belum menguntungkan petani.


Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering di Tingkat Petani Rp 6 Ribu per Kilogram

7 hari lalu

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. TEMPO/Subekti.
Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering di Tingkat Petani Rp 6 Ribu per Kilogram

Kepala Badan Pangan Nasional alias Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan nilai pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering Rp 6 ribu per kilogram.


AHY Ungkap 2 Spirit Reforma Agraria: Soal Aset dan Akses

8 hari lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Ungkap 2 Spirit Reforma Agraria: Soal Aset dan Akses

Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 bakal digelar di Bali.


Terkini: BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Terima Dana Tapera di 2021, Ormas Keagamaan Dapat Privilege dari Jokowi Boleh Punya Tambang

12 hari lalu

Tipe perumahan sederhana (ilustrasi).
Terkini: BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Terima Dana Tapera di 2021, Ormas Keagamaan Dapat Privilege dari Jokowi Boleh Punya Tambang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera pada 2021 lalu.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis