Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK Jabodetabek, Kemenhub: Rencana ini Bergantung Hasil Pembahasan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merencanakan penetapan tarif subsidi kereta rel listrik alias tarif KRL pada 2025 di Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini bermulai dari pemberitaan nan mengutip info di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah nan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Dilansir dari Antara dalam arsip tersebut ditetapkan anggaran shopping subsidi PSO kereta api nan ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan penemuan pelayanan kelas ekonomi bagi pikulan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Menanggapi perihal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Jabodetabek 2025 tetap berkarakter wacana. 

"Itu belum, tetap wacana," tutur Budi Karya nan dikutip dari antaranews.com. 

Menhub menambahkan bahwa sedang dilakukan studi agar semua pikulan umum bersubsidi digunakan oleh orang nan memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata Budi Karya bahwa semua opsi nan ada tetap berkarakter wacana dan belum ada keputusan final.

"Kita lagi studi gimana semua pikulan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang nan memang layak untuk mendapatkan, bahwa kelak jika ada (berbasiskan) NIK, ya itu tetap wacana, tetap studi," sambung Budi Karya.

Sedangkan, menurut Direktur Jendral Pekeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal memastikan rencana penetapan tarif kereta rel listrik Jabodetabek berbasis NIK belum bakal diberlakukan dalam waktu dekat.

"Dalam perihal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum bakal segera dilakukan," tutur Risal dalam keterangan tertulis.

Risal menambahlan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi nan lebih tepat sasaran. Hal tersebut guna memastikan agar skema tarif tersebut betul-betul tepat sasaran. "Saat ini kami tetap terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait," tandasnya.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK bakal sangat berjuntai dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respons dari beragam pemangku kepentingan.

Adita mengatakan bahwa rencana tersebut untuk menjawab dari kepastian rencana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025. "Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, memandang dinamika dan respons dari stakeholder," tutur Adita di Gedung DPR/MPR/DPD nan dikutip dari antaranews.com

Iklan

Juru Bicara Kemenhub pun menambahkan bahwa wacana penetapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK sebenarnya telah muncul pada 2023 lalu. Wacana ini muncul untuk membikin subsidi pikulan umum lebih tepat sasaran.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK telah ramai menjadi pembicaraan di media sosial dalam beberapa kurun waktu terakhir. Dalam arsip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 tersebut ditetapkan anggaran shopping subsidi PSO kereta api nan ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan penemuan pelayanan kelas ekonomi bagi pikulan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan nan dilakukan, salah satunya dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Lalu, lain halnya dengan pendapat dari Ekonomo UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat nan meminta pemerintah mengkaji ulang rencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK untuk 2025. Menurutnya, kebijakan nan berujung pada kenaikan tarif KRL tersebut malah berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Skema ini juga berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Achmad.

Menurut Achmad, persoalan ini bisa timbul dari sulitnya proses registrasi dan verifikasi masyarakat. Terutama bagi pengguna KRL nan tidak mempunyai kemudahan akses ke teknologi digital. Selain itu, tidak semua masyarakat memerlukan subsidi ini bisa terjangkau kebijakan berbasis NIK.

"Mereka bisa kesulitan mendaftarkan NIK untuk mendapatkan subsidi," tambahnya.

Alih-alih meningkatkan tarif KRL dan menerapkan subsidi berbasis NIK, Achmad mengatakan pemerintah semestinya menggunakan pendekatan nan lebih inklusif dan tidak memberatkan. Misalnya dengan mempertahan tarif KRL nan terjangkau untuk semua pengguna. "Ini bisa dibarengi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan subsidi," tutupnya.

HAURA HAMIDAH I IKHSAN RELIUBUN I RIRI RAHAYU
Pilihan editor: MTI Dorong Penyesuaian Tarif KRL