Rencana Prabowo-Gibran dalam 100 Hari Pertama Pemerintahan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua hari lampau Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, disingkat Prabowo-Gibran, resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029.

Dalam 100 hari pertama menjabat, apa saja rencana nan bakal dikerjakan Prabowo-Gibran? Berikut rangkumannya.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana kerja selama 100 hari pertama dalam Kabinet Merah Putih nan dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

“Pertama, kita kelak menunggu pengarahan Presiden. Kedua, mengenai target-target, kan sudah ada sasaran nan sifatnya jangka menengah dan panjang,” ujar Airlangga di instansi Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, seperti nan dikutip dari Antara. 

Dia menjelaskan bahwa sasaran jangka menengah dan panjang tersebut mencakup swasembada energi, swasembada pangan, pembuatan lapangan kerja, serta peningkatan investasi.

Selain itu, sasaran juga mencakup penurunan rasio gini dan nomor kemiskinan.

Terkait rumor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Airlangga mengatakan bahwa belum ada keputusan nan dibuat. Kabinet baru tetap menunggu perkembangan pemerintahan ke depan.

Airlangga kembali dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Merah Putih.

Sejak 2019, Airlangga telah menjabat sebagai Menko Perekonomian setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dalam perannya sebagai Menko Perekonomian, dia memainkan peran krusial dalam merumuskan beragam kebijakan ekonomi, termasuk penanganan akibat pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi, serta program transformasi ekonomi nasional.

Pada kabinet kali ini, dia mendapat tambahan tugas akibat tidak adanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Beberapa kementerian teknis nan sebelumnya berada di bawah Kemenko Marves, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Pariwisata, sekarang menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian.

Iklan

Sementara, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan bahwa pihaknya bakal berfokus pada upaya mendukung penyelenggaraan program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka.

"Secara umum saya katakan kami kudu mendukung program 100 hari dari Pak Prabowo-Gibran. Nah, apa saja di bagian kami? Tentunya 100 hari pertama ini kami kudu menjaga stabilitas politik kemudian stabilitas keamanan, termasuk masalah pertahanan tentunya," jelas Lodewijk di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Dia menyampaikan bahwa Kemenko Polkam telah menerima petunjuk dari Presiden Prabowo mengenai beragam tugas nan perlu dijalankan.

Tugas-tugas tersebut termasuk menjaga keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, nan memerlukan koordinasi dengan abdi negara keamanan.

Selain itu, keamanan di Papua juga menjadi perhatian, di mana menurutnya, situasi saat ini sudah terkendali dengan baik di bawah pengawasan TNI-Polri.

Menurut Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, keahlian pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kedudukan 2024-2029 bakal sangat krusial dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik.

“Memang statement (Prabowo mengenai partai politik agar tidak menugaskan seorang menteri mencari duit dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN) bakal sangat positif manakala itu dibuktikan, apalagi misalnya 100 hari pertama, lantaran itu sangat krusial untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik,” ucapnya dalam obrolan virtual nan diadakan Indef dan Universitas Paramadina di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Dia menyatakan bahwa salah satu langkah untuk melindungi APBN dari pemburu rente adalah dengan memperkuat institusional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK berkedudukan sebagai lembaga nan bekerja mengantisipasi tindakan korupsi oleh menteri, wakil menteri, dan pejabat publik lainnya.

ANTARA 
Pilihan editor: Kondisi Ekonomi Indonesia Tak Baik-baik Saja, Ini Doa Pramono Anung untuk Prabowo-Gibran