Respons Aduan 75 Ribu KJP Dicabut, Heru Budi Sebut Ada Pemadanan Data

Jakarta, CNN Indonesia --

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kejuaraan masyarakat soal pencabutan 75.000 support sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan 3.000 Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

Heru menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan pemadanan info penerima faedah support sosial (bansos).

Pemadanan info dilakukan melalui verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE). Menurutnya, upaya itu dilakukan agar penyaluran bansos di Jakarta tepat sasaran.

"Pengalokasian anggaran KJP, KJMU, KAJ, KPDJ dan KLJ, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemadupadanan info penerima faedah melalui verifikasi info DTKS dan P3KE agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan adil," kata Heru dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8).

Sebelumnya, personil DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Simon Sitorus mengaku menerima pengaduan masyarakat mengenai pencabutan 3 ribu support sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan 75 ribu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

"Selama dua sampai tiga bulan terakhir fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat mengenai pengurangan support sosial pendidikan perseorangan nan jumlahnya cukup signifikan ialah sekitar 3 ribu penerima faedah KJMU dan 75 ribu KJP bakal diputus secara berjenjang dari tahun 2023," kata Simon di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Namun, ketika ditelusuri, kata dia, penjelasan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dengan Penjelasan Pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta rupanya tidak sama.

"Satu sisi menyampaikan penjelasan dengan argumen lantaran terjadi pengurangan alokasi anggaran, di sisi nan lain menyampaikan penjelasan dengan argumen lantaran adanya pengalihan anggaran tersebut untuk program lainnya," jelasnya.

Simon juga menyoroti polemik pemutusan perjanjian 107 pembimbing honorer di Jakarta secara mendadak dan sepihak. Ia mengatakan kisruh pembimbing honorer menjadi perhatian serius fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta.

"Karena seperti nan kita ketahui berbareng bahwa kesiapan dan sebaran tenaga pendidik di Jakarta tetap belum terpenuhi," ujarnya.

Simon berambisi sebanyak 4.127 pembimbing honorer tersebut bisa diangkat statusnya ke dalam Kontrak Kerja Individu (KKI) Provinsi DKI Jakarta.

(lna/tsa)

[Gambas:Video CNN]