3 hari yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, lantaran anggaran infrastruktur ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembangunan waduk dihentikan sementara. Hal itu disampaikan Dody usai berjumpa Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di instansi Bappenas, Jakarta, Senin pagi, 18 November 2024.
“Pembangunan nan besar kayak bangun waduk sementara kita setop dulu. Apa nan ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 100 persen mendukung ketahanan pangan. Dengan keterbatasan hari ini apa nan sudah kita punya, kita lebih revitalisasikan, lebih optimalisasikan,” kata Menteri PU.
Alasan Sri Mulyani menahan anggaran infrastruktur
Menurut Dody Hanggodo, penahanan anggaran oleh Sri Mulyani dilakukan sampai antarkementerian duduk berbareng dengan Badan Perencanan Pembangunan Nasional alias Bappenas untuk menyinkronisasi program kerja. Kebijakan Menkeu ini, kata Dody, berasas pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya tidak mengetahui hingga kapan penahanan anggaran dilakukan.
“Semua biaya prasarana sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai pengarahan Pak Presiden, sampai kami antarkementerian duduk sama-sama dengan Kepala Bappenas,” kata Dody.
Usai berjumpa Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Bappenas pada Senin pagi, Dody lampau rapat dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian PU pada Senin sore. Namun, ketika ditemui setelah rapat, Dody menyampaikan belum ada pembahasan rinci soal penahanan, pengurangan, maupun penambahan anggaran untuk kementeriannya.
“Belum sampai ke arah situ. Diskusi saja agar pekerjaan-pekerjaan 2025 nan sudah dicanangkan bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien,” jelasnya.
Wamen PU: Anggaran prasarana krusial untuk pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kususmastuti mengungkapkan anggaran prasarana krusial bagi pemerintah guna memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
"Kalau ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara saya pikir tetap bakal ada unik untuk itu, tapi Kementerian Keuangan mesti bakal tahu kebutuhan-kebutuhannya apa dan kita juga kudu ada kebijakan-kebijakan nan kudu kita lakukan," ujar Diana di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu, 20 November 2024 dikutip dari Antara.
Salah satu contoh pentingnya anggaran prasarana untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah ketika untuk kesiapan dan kemantapan prasarana seperti jalan dalam melayani masyarakat saat musim libur Natal, tahun baru dan lebaran.
"Ini kebutuhan masyarakat, ketika masyarakat kudu melakukan mudik perjalanan pada akhir tahun, kita kudu memfasilitasi, kita kudu memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Diana.
Diana berambisi anggaran infrastruktur nan saat ini untuk sementara ditahan dulu oleh Kementerian Keuangan sesuai pengarahan Presiden RI agar dapat cair. "Ya, Bismillah," ujarnya.
HATTA MUARABAGJA | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Kementerian PU Antisipasi Dampak Kenaikan PPN
English (US) · 
Indonesian (ID) ·