Respons PDIP Terkait Reshuffle Yasonna dari Menkumham

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet di Istana Negara, Senin (19/8) pagi. Salah satu nan di-reshuffle adalah Politikus PDI-Perjuangan Yasonna H. Laoly dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Kini, kedudukan Yasonna sebagai Menkumham digantikan oleh Supratman Andi Agtas, personil DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Menanggapi perihal ini, PDI-Perjuangan menegaskan tidak mempersoalkan reshuffle Yasonna dari Menkumham. Sebab itu merupakan kewenangan prerogatif nan diberikan konstitusi kepada presiden.

"Kita menganut sistem presidensial. Artinya presiden mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri alias pejabat setingkat menteri," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah dikutip Senin (19/8).

Menurut Said, semua kader PDIP nan saat ini menjabat sebagai menteri telah diwakafkan partai untuk berkontribusi kepada pemerintahan. Sehingga, pihaknya menghormati keputusan Jokowi dalam melakukan pergantian menteri.

"Jadi jika Presiden Jokowi memandang perlu ada pertimbangan alias kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu," ujarnya.

"Sehingga Tidak mungkin kami meratapi itu, lantaran begitulah sistem tata negara kita," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Said mengatakan, PDIP saat ini tengah konsentrasi dalam mempersiapkan Pilkada serentak. Sebab, strategi terbaik perlu disiapkan untuk mensukseskan calon nan diusung dan didukung di tiap daerah.

"Sebab Pilkada serentak ini mempunyai makna krusial sebagai corak pengabdian kader kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Sebab jalannya pemerintahan di wilayah bakal berakibat maju mundurnya daerah," ujarnya.

Adapun Yasonna menjabat sebagai Menkumham selama 10 tahun kurang dua bulan. Yasonna mulai menduduki kedudukan itu pada 2014 silam alias periode awal kepemimpinan Jokowi.

(inh)