Respons Rencana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK, Erick Thohir: Belum Dibahas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir turut merespons rencana penerapan subsidi tiket kereta rel listrik alias KRL Commuter Line berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Sebagai kementerian nan hanya menjalankan penugasan, dia mendukung apapun keputusan pemerintah.

Menurut Erick Thohir, wacana tersebut tetap perlu dibahas berbareng antar kementerian dan juga BUMN. "Belum (dibahas), kan biasanya ada rapat terbatasnya, dan biasanya kan kami mengikuti,” ujarnya ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Senin, 2 September 2024.

Sampai saat ini, Ketua PSSI itu mengaku belum mengetahui perincian penerapan subsidi kereta listrik berbasis NIK. Ia mengatakan Kementerian BUMN bukan sebagai nan mengambil kebijakan sehingga sifatnya hanya menuruti. “Bukan saya lempar problem ya. Kita mengikuti kebijakan,” kata Erick Thohir.

Wacana pemberlakukan subsidi berbasis KRL sebelumnya menuai pro dan kontra. Perwakilan organisasi pengguna kereta nan tergabung dalam KRLMania, Nurcahyo mengatakan rencana tersebut berpotensi membatasi kampanye penggunanaan transportasi publik. 

“Kami mau menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai jasa transportasi publik nan semestinya tidak didasarkan pada keahlian ekonomi alias domisili penggunanya,” ujar Nurcahyo dalam pernyataan resmi, Jumat 30 Agustus 2024.

Iklan

Nurcahyo menyebut konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep support sosial nan didasarkan pada keahlian ekonomi. Subsidi pemerintah pada KRL semestinya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik nan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan polusi udara. Karena itu, subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 tetap berkarakter wacana. "Itu belum, tetap wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi Karya mengakui memang sedang dilakukan studi agar semua pikulan umum bersubsidi digunakan oleh orang nan memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi nan ada tetap berkarakter wacana dan belum ada keputusan final.

Pilihan Editor: BI Gelar Pertemuan dengan Bank-Bank Sentral Kawasan Asia Timur, Bahas Digitalisasi Sektor Keuangan