Revisi UU Perindustrian, Kementerian Perindustrian Gandeng Kadin

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa bakal segera ada revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 (UU Perindustrian). Dalam proses revisi ini, Agus ikut membujuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk ikut terlibat.

“Saya membujuk seluruh ketua dan pengurus Kadin, baik pusat dan daerah, untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan pemerintah, khususnya dengan Kemenperin,” ujar Agus pada Senin, 30 September 2024 seperti dikutip oleh Tempo.

Agus mengklaim, berasas hasil kajian, UU Perindustrian dianggap sudah tak relevan dan bisa menghadapi dinamika nan terjadi dalam bumi industri. Politikus Partai Golkar itu menyebut ada sejumlah substansi nan jadi perhatian dalam revisi UU Perindustrian, ialah penguatan manufaktur berbasis digital hingga penerapan netral karbon di sektor manufaktur. 

“Menurut kajian UU ini sudah tidak bisa menghadapi challenge dan dinamika nan dihadapi industri,” kata Agus kepada awak media di Menara Kadin Indonesia pada Senin, 30 September 2024. 

Agus menjelaskan, ada dua perihal nan dalam waktu dekat ini dapat dikerjakan berbareng antara pemerintah dengan Kadin. Pertama adalah proses revisi UU Perindustrian. Kedua adalah kerjasama Kemenperin dengan Kadin untuk merumuskan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 dari sektor industri. Ia menegaskan kemajuan perekonomian nasional lewat sektor industri tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenperin, tetapi butuh kekompakan dengan kementerian maupun lembaga lainnya, termasuk Kadin.

Iklan

Ketua Umum Kadin Indonesia jenis Munaslub 2024, Anindya Bakrie, menyambut baik rayuan kerja sama tersebut. Ia menyatakan, Kadin sangat siap bekerja sama dengan Kemenperin dalam perihal ini. Sebelumnya, Menperin juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Kadin di instansi Kemenperin beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, kedua pihak juga meletakkan angan untuk menjalin kerja sama guna membangun industri manufaktur Indonesia ke depan.

Adil Al Hasan ikut berkontribusi dalam penulisan ini.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api