RUU Kementerian: Ubah Aturan Jumlah Menteri, Hapus Ketentuan Wamen

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui naskah revisi UU Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

Menurut draf RUU Kementerian Negara nan diterima CNNIndonesia.com, ada dua poin nan sepakat untuk diubah.

Pertama, RUU menghapus penjelasan Pasal 10 bahwa wakil menteri nan diangkat presiden merupakan pejabat karier, bukan personil kabinet. Penjelasan pasal ini dihapus lantaran adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 bahwa perihal itu inkonstitusional.

Kedua, RUU mengubah Pasal 15. Pada UU 39/2008, pasal ini mengatur jumlah seluruh kementerian paling banyak 34.

Dalam draf RUU nan disepakati Baleg, jumlah maksimal itu dihapus. Jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," demikian bunyi Pasal 15 draf RUU Kementerian.

Adapun Pasal 12, 13, dan 14 mengatur soal pembentukan kementerian.

Sembilan fraksi partai di DPR menyepakati draf RUU Kementerian Negara itu. Namun, satu fraksi ialah PKS setuju dengan catatan.

Fraksi PKS memberikan catatan atas calon beleid tersebut dengan menambahkan frasa 'efisiensi' pada Pasal 15.

"Fraksi PKS mengusulkan pada draf ini untuk menambahkan tidak hanya efektivitas. Tapi juga efisiensi," kata Al Muzzammil Yusuf di Rapat Baleg, Kamis (16/5).

(mnf/tsa)

[Gambas:Video CNN]