Said Aqil Setuju Izin Tambang untuk Ormas: Harus Selamanya

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Ketua Umum PBNU sekaligus Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj setuju jika ormas-ormas Islam dapat mengelola tambang asalkan pemerintah tak basa-basi dan serius memfasilitasi.

"Setuju dengan syarat pemerintah kudu serius. Bukan hanya basa basi. Tapi serius," kata Said usai aktivitas 'Tadarus Sejarah dan Launching Indonesia-Tiongkok Cultural Training' di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (2/6).

Said menilai banyak ormas keagamaan nan sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan sangat berjasa besar dalam kemerdekaan, namun belum mendapat berkah dari kemerdekaan.

Ia pun mengibaratkan izin upaya pertambangan (IUP) ini sebagai berkah kemerdekaan untuk ormas keagamaan khususnya ormas Islam. Karenanya, dia meminta pemerintah ikut memudahkan ormas keagamaan ketika sudah mendapatkan izin tambang.

Kemudahan bisa dari sisi fasilitas, isi tambang nan tetap memadai, patokan jelas hingga perizinan.

"Bukan hanya lahan nan sudah ambil dagingnya. Dan potensi baik dan kudu selamanya. Bukan hanya Pak Jokowi berhujung kelak tukar kebijakan," kata dia.

"Mereka sampai sekarang belum dapat berkah dari kemerdekaan ini. Kita ibadah terus, mengabdi. Belum dapat berkah. Karena itu pemerintah berikan akomodasi konsesi tambang sebenarnya itu langkah nan baik," kata dia.

Said menambahkan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan juga diharapkan bisa mendorong kemandirian ormas tersebut.

Meski menyambut baik Said tetap membujuk ormas keagamaan memandang secara jeli dan kritis soal tawaran tambang ini. Terlebih, rumor nan berkembang di luar condong negatif. 

"Katanya untuk cuci piring dan sebagainya. Coba pemerintah buktikan bukan cuci piring. Tapi betul-betul kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan. Nah, selama ini jomplang. nan kaya nan kelola tambang. Oligarki. Eh kita ormas islam nan berjasa merdeka musuh penjajah, belum dapat apa-apa," ujar Said.

Ia lantas mendorong pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah sebagai tindak lanjut pemberian izin upaya tambang ke ormas keagamaan.

Langkah-langkah tersebut diantaranya memastikan perangkat Peraturan Perundang Undangan nan memadai dalam perizinan. Kemudian membuka secara transparan lokus redistribusi dan realokasi sumberdaya alam khususnya mineral dan batubara.

"Memastikan dan memampukan ormas-ormas Keagamaan agar berkekuatan mengelola sumber daya alam khususnya mineral dan batubara secara ramah lingkungan dan berpihak pada kemaslahatan sosial serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan," kata Said.

"Memastikan adanya upaya pengamanan lingkungan hidup di sektor pertambangan secara terencana terpadu dan berkepanjangan berbareng ormas keagamaan dan stakeholders bangsa lainnya," kata dia.

Said juga meminta adanya tuduhan motif politis atas pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan ini kudu ditepis. Salah satu caranya para penyelenggara negara segera membujuk seluruh ormas kepercayaan duduk bareng berbincang secara transparan soal pemberian izin tambang ini.

"Ini khonimah-nya belum, gegernya sudah luar biasa. Agar ke depan tidak ada lagi desas-desus mengenai rumor cuci piring nasional dan seolah-olah hanya bakal memindahkan tanggung jawab recovery dan reklamasi tambang serta resolusi bentrok pasca tambang. Maka perlu dipertegas peta potensi lokus izin tambang nan bakal diberikan," kata dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka juga sudah mendirikan PT unik nan diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga nan cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan. Sementara Muhammadiyah tetap mengkaji mengenai rencana kebijakan ini.

(rzr/wis)

[Gambas:Video CNN]