Sanggah Ada Kebocoran Data NIK dan NPWP, Dirjen Pajak: Di Sitem Kami Tak Ada Kebocoran

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak alias DJP menyanggah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem mereka perihal dengan penyelenggaraan kewenangan dan pemenuhan tanggungjawab perpajakan wajib pajak. Namun, hingga saat ini tetap tahap penelitian baik itu dugaan kebocoran data Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Kami sedang teliti, kan begitu ya,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan alias Kemenkeu Suryo Utomo usai aktivitas Peluncuran kitab Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati di di Aula Dhanapala Kemenkeu pada Jumat, 20 September 2024.

DJP menyatakan data log access dalam enam tahun terakhir tak menunjukkan adanya indikasi nan mengarah pada kebocoran info langsung dari sistem info lembaganya. “Iya kan kami sudah cek itu di sistem kami, di beberapa tak ada kebocoran makanya kami sampaikan begitu,” kata Suryo.

DJP juga menyebut bahwa struktur info nan tersebar bukanlah struktur info nan mengenai dengan penyelenggaraan kewenangan dan pemenuhan tanggungjawab perpajakan wajib pajak. Namun Suryo Utomo enggan menjawab perincian karakter strukutur info nan tersebar dengan milik struktur info milik DJP. “Tadi nan di pers rilis saja ya,” katanya sembari memasuki mobil.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan menyatakan DJP telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kepolisian RI untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran info in sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

DJP menegaskan bakal berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan info pribadi dengan melakukan pertimbangan dan penyempurnaan tata kelola info dan sistem info melalui pembaruan teknologi keamanan sistem dan security awareness serta mengimbau masyarakat.

“Antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 September 2024.

Iklan

Sebelumnya, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya menyampaikan, “Sebanyak 6 juta info NPWP diperjualbelikan dengan nilai sekitar 150 juta rupiah,” tulisnya pada Rabu, 18 September 2024. Terdapat kebocoran berupa info Nomor Identitas Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain sebagainya.

Teguh turut menyertakan gambar berupa tangkapan layar di forum jual beli info hasil peretasan. Di dalam foto, tampak akun anonim dengan nama Bjorka sebagai user, tertanggal Rabu, 18 September 2024. Akun tersebut menyatakan telah mengumpulkan lebih dari 6,6 juta info pribadi nan dijual di forum tersebut dengan nilai  US$ 10 ribu alias setara dengan Rp 152,96 juta.

Berdasarkan temuan Teguh, terdapat 10 ribu sampel di dalam daftar nan tersedia di forum terlarangan untuk diperjualbelikan. “Field di dalam sampel: NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum,” tulis teguh lebih lanjut.

Oyuk Ivani S berkontribusi dalam penulisan tulisan ini

Pilihan editor: PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu