TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket pesawat dinilai terlalu mahal, sehingga pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Belum sukses menurunkan nilai tiket, pemerintahan berganti ke Presiden Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat bakal tetap ada namalain tidak dibubarkan, meski ketua satgas saat pembentukan, ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah tidak ada lagi.
Airlangga juga menyatakan bahwa satgas melanjutkan program terdahulu, begitu juga dengan Dana Abadi Pariwisata, nan bakal terus dibahas berbareng Kementerian Keuangan.
“Terkait dengan Satgas itu bakal terus berlanjut, terutama mengenai dengan tarif penerbangan domestik. Tentu bakal dirapatkan dengan Kementerian mengenai nan masuk dalam Satgas, ialah Kementerian Perhubungan juga Pertamina,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu, 3 November 2024.
Airlangga mengatakan, bakal membahas penurunan nilai tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan, salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.
"Ini tentu bakal dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Satgas penurunan nilai tiket pesawat krusial untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di wilayah mau lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi kudu semakin efisien.
AHY juga mengatakan, bahwa biaya transportasi nan terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun, juga produktivitas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, bahwa dia tetap menunggu pengarahan dari Kemenko Perekonomian mengenai hasil pembahasan satgas penurunan nilai tiket pesawat.
Dia berambisi hasil pembahasan satgas penurunan nilai tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru. "Saya berambisi sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," kata Dudy dalam konvensi pers di Jakarta, 30 Oktober 2024.
Pemerintahan era Joko Widodo membentuk Satgas Tiket Pesawat pada Juli 2024. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga mengenai lainnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi nilai tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.
Saat itu, Sandiaga apalagi menargetkan nilai tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa kedudukan Jokowi lenyap pada 20 Oktober 2024.
"Kalau semuanya bisa kita lakukan nan quick win, nan sigap perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun nilai tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, 22 Juli 2024.
Namun, sasaran itu belum terealisasi hingga kekuasaan beranjak ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sandiaga memasang sasaran baru, ialah nilai tiket pesawat turun pada semester pertama 2025. Meskipun, kata dia, harganya kemungkinan tidak kembali sama seperti sebelum pandemi Covid-19.
“Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa melakukan beragam upaya dari sisi kewenangan kementerian masing-masing,” kata Sandiaga melalui jawaban tertulis nan diterima Tempo, 29 September 2024.
Berikutnya: Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU