TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih, Bonny Z. Minang, mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal meningkatkan kuota akomodasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) alias rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun.
Ia menyatakan, Satgas Perumahan bakal meningkatkan kuota FLPP sebesar 100 ribu unit dari 200 ribu unit. “Selain itu, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disetujui oleh Kementerian Keuangan, bakal ada tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun,” ujar Bonny di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Untuk mencapai sasaran itu, Bonny mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong peran sektor developer untuk berinovasi dalam menawarkan strategi pembiayaan nan lebih fleksibel. Sebab, menurutnya, pasar perumahan tidak hanya berjuntai pada anggaran pemerintah saja, tapi juga sektor-sektor penunjang lainnya.
“Sektor perbankan dan developer kudu cerdas dalam memberikan strategi-strategi nan dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Bonny, masyarakat perlu diedukasi mengenai kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Menurutnya, masyarakat tidak bakal rugi untuk membeli rumah dengan angsuran nan panjang karena bakal ada kenaikan nilai aset tiap tahunnya.
“Kalau cicilannya katakan bisa Rp 300 ribu, hanya bunganya sebenarnya 11 persen. Nah itu kudu kita edukasi masyarakat. Kalau panjang (tenor) 40 tahun, nggak rugi. Nyicil 40 tahun nggak rugi. Kenapa? Setiap tahun itu ada kenaikan aset,” ujar Bonny.
Rencana penambahan kuota rumah bersubsidi melalui skema FLPP ini juga pernah disinggung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan, kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut pada bulan Juli ini sudah lenyap alias tersalurkan. "Sehingga September ini bakal ditambah (FLPP)," kata Basuki Hadimuljono, di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2024.
Iklan
Ia berambisi bank-bank nan tergabung dalam Himbara dapat memberikan angsuran kepada masyarakat dengan kembang nan terjangkau. Kementerian PUPR menyalurkan unit rumah kepada masyarakat seharga Rp 144-160 juta.
Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga mengatakan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.
“Sekarang ini kami lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan. Kalau targetnya itu lenyap sebelum (waktunya) kan berfaedah bagus, iya kan? Karena itu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, bukan DIPA-nya PUPR, langsung di bawah Kementerian Keuangan," kata Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.
Oleh lantaran itu, Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema FLPP di Kementerian Keuangan.
Hendri Agung Pratama berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan Editor: Paylater Semakin Digandrungi, Pengguna Usia di Atas 36 Tahun Meningkat