Satgas Sebut Prabowo Berencana Bentuk Kementerian Perumahan Nasional, Tujuannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi 2 kementerian, ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal ini disampaikan oleh personil satuan tugas (Satgas) Perumahan Prabowo, Bonny Z. Minang.

“PUPR bakal pisah,” ujar Bonny pada awak media di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Bonny menyampaikan pemisahan Kementerian PUPR ini bermaksud untuk memperkuat kegunaan pekerjaan umum. Hal ini, kata Bonny, berangkaian dengan pentingnya peran sektor infrastruktur, khususnya mengenai pekerjaan umum (PU).

“PU kan kudu dikuatkan. Dalam prasarana banyak karya-karya nan perlu dikoordinasikan,” ungkapnya.

Bonny menyebut, sektor prasarana krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak bakal bisa melangkah maksimal tanpa support prasarana nan memadai.

“Infrastruktur itu dalam properti kan penyumbanya PDB nan tertinggi. Jadi drive growth-nya itu sekitar 2,4 persen,” kata Bonny.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai nama menteri nan bakal mengisi pos Kementerian PUPR, Bonny enggan menjawab. Ia menyatakan tidak berkuasa untuk memberikan info tersebut.“Tunggu tanggal 21 (Oktober), diumumkannya tanggal 21,” ucap Bonny.

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian nan menangani perumahan dan kementerian nan menangani pembangunan prasarana disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga menyatakan sudah ditunjuk menjadi Ketua satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Iklan

Hasim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta kediaman setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah bakal dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan bakal dipercayakan kepada UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di wilayah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo mempunyai program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi konsentrasi (kerjanya)” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian nan berdesir sejak beberapa bulan lampau seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Ia pernah menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan perihal mendesak lantaran urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada akibat birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN  dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah  bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  "Arahnya ke  sana saja," kata dia.

Riri Rahayu dan Han Revanda Putra berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan Editor: 10 Hari Jokowi Menjelang Tak Jadi Presiden Lagi, Berikut Pernyataan dan Berbagai Kegiatannya