Satgas Temukan Barang Impor Ilegal Senilai Rp 46 Miliar, Pakaian Bekas hingga Alat Elektronik
ARTICLE AD BOX
Selasa, 6 Agustus 2024 12:00 WIB
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau pembeberan temuan satgas importasi terlarangan di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Iklan
TEMPO.CO, Cikarang - Satgas Pengawasan Barang Tertentu nan Diberlakukan Tata Niaga Impor mengekspose temuan peralatan impor terlarangan senilai Rp 46.188.205.400 di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Satgas bakal memusnahkan barang-barang impor terlarangan itu.
Temuan satgas nan diekspose hari ini terdiri dari 1.883 balpres busana jejak impor temuan Badan Reserse Kriminal alias Bareskrim Polri dan 3.044 balpres busana jejak impor temuan Bea Cukai Tanjung Priok. Selain itu, Bea Cukai Cikarang menemukan 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 371 dasar kaki, 6.578 pcs perangkat elektronik, dan 5.896 pcs garmen busana jadi dan aksesoris. Kementerian Perdagangan alias Kemendag juga menemukan tekstil dan produk tekstil alias TPT sejumlah 20.000 rol.
"Keseluruhan peralatan nan disampaikan tadi tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nan berlaku,” kata laki-laki nan berkawan disapa Zulhas itu dalam konvensi pers.
Zulhas menuturkan, impor terlarangan nan ditrmukan Satgas hari ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 18 miliar. Dia mengaku bakal menyampaikan temuan Satgas ini kepada Presiden Jokowi.
Iklan
Kepada para importir terlarangan nan memasukkan barang-barang itu, Zulhas menyatakan bakal mengenakan hukuman administratif. Namun jika dalam proses penindakan ada temuan tindak pidana, Satgas bakal menyerahkannya kepada kepolisian dan kejaksaa. Zulhas tak merinci jenis hukuman administratif nan dimaksud.
Satgas importasi terlarangan dibentuk pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024. Satgas itu terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan khsuusnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, hingga Kejaksaan.
Pilihan Editor: OJK Bertahap Cabut Izin Usaha 14 BPR
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Terkini Ekbis: Komitmen AHY Berantas Mafia Tanah, Harga Tongkol Melonjak Sampai 70 Persen, Jokowi Terima BPK di Istana
5 menit lalu
Terkini Ekbis: Komitmen AHY Berantas Mafia Tanah, Harga Tongkol Melonjak Sampai 70 Persen, Jokowi Terima BPK di Istana
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen tuntaskan kasus mafia tanah untuk beri keadilan bagi masyarakat
Moeldoko soal Dugaan Blok Medan Milik Kahiyang: Tanya Jokowi Lah
24 menit lalu
Moeldoko soal Dugaan Blok Medan Milik Kahiyang: Tanya Jokowi Lah
Moeldoko enggan memberikan banyak komentar mengenai 'Blok Medan' nan dikaitkan dengan IUP diduga milik Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu.
Alasan PKS Mendukung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024
34 menit lalu
Alasan PKS Mendukung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024
PKS secara resmi mendukung Bobby Nasution untuk maju sebagai bakal Calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Sumut 2024.
Jokowi dan Sri Mulyani Terima Peer Review BPK
35 menit lalu
Jokowi dan Sri Mulyani Terima Peer Review BPK
Menkeu Sri Mulyani menemani Presiden Jokowi dalam menerima peer review BPK. Apa hasil peer review tersebut?
Nasib Kenaikan Gaji PNS di 2025, Jokowi dan Prabowo Sepakat Diumumkan Presiden Terpilih
1 jam lalu
Nasib Kenaikan Gaji PNS di 2025, Jokowi dan Prabowo Sepakat Diumumkan Presiden Terpilih
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Jokowi dan Prabowo sepakat nasib kenaikan penghasilan PNS bakal diumumkan presiden terpilih.
Benny Rhamdani Tak Jelaskan Detail Sosok T Saat Rapat Bersama Jokowi dan Kapolri
2 jam lalu
Benny Rhamdani Tak Jelaskan Detail Sosok T Saat Rapat Bersama Jokowi dan Kapolri
Kepada interogator Bareskrim, Benny Rhamdani mengaku tak pernah menjelaskan secara perincian ke Jokowi soal siapa inisial T.
Jokowi Disebut Gelat Rapat Kabinet dan Panggil Kepala Daerah di IKN Sebelum Upacara HUT RI
2 jam lalu
Jokowi Disebut Gelat Rapat Kabinet dan Panggil Kepala Daerah di IKN Sebelum Upacara HUT RI
Raja Juli mengaku telah berjumpa dengan Plt Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk membahas persiapan upacara kemerdekaan di IKN.
Kronologi Blok Medan nan Dibantah Pratikno Milik Kahiyang Putri Jokowi
3 jam lalu
Kronologi Blok Medan nan Dibantah Pratikno Milik Kahiyang Putri Jokowi
Awal mula istilah 'Blok Medan' muncul sampai sangkalan Istana soal izin tambang dimiliki Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi.
Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu diasosiasikan dengan kode 'Blok Medan' dalam kasus itu.
Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo, Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut
6 jam lalu
Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo, Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan penghasilan PNS tahun 2025 bakal diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.