SD di Makassar Digembok Ahli Waris, Siswa Sempatb Tertahan Sekolah

Makassar, CNN Indonesia --

Kompleks sekolah dasar (SD) Negeri Pajjaiyang, SD Inpres Pajjaiyang dan SD Inpres Sudiang di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, digembok oleh sejumlah orang nan mengaku sebagai pemilik lahan.

Penyegelan SD itu dilakukan usai bentrok selama tujuh tahun dengan Pemerintah Kota Makassar.

Selain itu, massa juga memasang sebuah spanduk bertuliskan 'Pemkot Makassar tidak alim norma lantaran membiarkan mahir waris pemilik lahan kompleks SD Pajjaiyyang menunggu selama 7 tahun'. Imbas penyegelan, ratusan siswa SD tersebut tertahan di depan sekolah.

Menurut mahir waris, Firman, Pemkot Makassar kudu segera merealisasikan putusan pengadilan mengenai pembayaran tukar rugi atas lahan kompleks SDN Pajjaiyang nan telah dibangun sejak tahun 1975 silam, seluas 81 are.

"Sudah 3 kali disegel. Kita melalui pengadilan hingga ke MA tiga kali menang, tapi PK," kata Firman, Selasa (16/7).

Firman menerangkan argumen menggembok pintu pagar sekolah lantaran pihaknya mau mendengarkan secara langsung argumen Pemkot Makassar belum menuntaskan persoalan ini.

"Kenapa disegel, lantaran kita tujuannya agar pemerintah turun langsung. Kita mau dengar argumen pemerintah, kenapa sampai bertahun-tahun belum tuntas. Makanya kita ambil tindakan untuk begitu (segel)," ungkapnya.

Namun, pihak mahir waris akhirnya membuka pintu pagar sekolah tersebut, setelah ditemui oleh Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin.

"Tadi langsung kami buka spanduk, gembok lantaran kami anggap ini sesuatu nan belum berkekuatan hukum. Ada nan menegur kami katanya sedang mengusulkan ke pengadilan, ya silakan, jika pengadilan siap untuk mengeksekusi," kata Muhyiddin di lokasi.

Muhyiddin menerangkan bahwa Pemkot Makassar belum mau bayar tukar rugi lantaran status norma sengketa lahan tersebut belum inkrah.

"Kalau dia merasa dirinya betul kenapa dia tidak sertifikatkan. Tolong nan merasa benar, sertifikatkan sekarang dan kita bakal duduk berbareng lampau pemerintah kota bisa berbilang (pembebasan lahan). Kenapa kita tidak lakukan (pembayaran pembebasan lahan) lantaran bisa menimbulkan implikasi norma lantaran tetap ada proses hukum. Ini belum inkrah menurut kami," jelasnya.

Muhyiddin menyebut bahwa tindakan penyegelan tersebut bukan nan pertama kali. Namun sudah berjalan berulangkali nan dilakukan oleh pihak mahir waris.

"Disegel bukan kali ini, sudah berulang Kali. Kita sudah duduk berbareng waktu disegel sebelumnya kami dikagetkan lantaran kami selaku Dinas Pendidikan pengguna aset Pemkot Makassar, kami tercatat di bagian aset sebagai pengguna aset," ungkapnya.

Tiga sekolah tersebut, kata Muhyiddin, dibangun sejak tahun 1974 dan 1975 nan merupakan tanah wakaf dari tuan tanah untuk akomodasi pendidikan di Kota Makassar pada waktu itu.

"Ini sudah puluhan tahun tiba-tiba muncul gugatan, dimenangkan ini, kami anggap ini belum inkrah, lantaran belum ada putusan PK lewat upaya norma nan diajukan oleh pemerintah kota. Makanya, saya selaku Kadis pendidikan tetap mempertahankan bahwa ini tetap tercatat sebagai aset nan ada di kami," katanya.

Kadis Pendidikan Makassar pun mengimbau orang tua siswa agar tidak panik dan meminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

"Proses pembelajaran tidak boleh berhenti, saya minta semua orang tua tidak usah panik dan saya bertanggungjawab untuk pendidikan Kota Makassar," pungkasnya.

(mir/DAL)

[Gambas:Video CNN]