Sebelum Meninggal, Faisal Basri Soroti 3 Hal Ini: Utang Pemerintah, Bagi-bagi Izin Tambang, dan PPN

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri nan meninggal bumi pada Kamis awal hari, 5 September 2024, sempat menyoroti tiga perihal ini, ialah soal utang pemerintah nan membengkak, bagi-bagi izin tambang, dan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen tahun depan.

Dalam obrolan nan diselenggarakan oleh Bright Institute bertema "Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024, Faisal Basri mengungkapkan kekhawatirannya terhadap utang pemerintah Indonesia nan bisa menembus Rp 10 kuadriliun pada 2025.

Angka ini, kata Faisal Basri, merupakan lonjakan signifikan dari utang tahun 2024 nan diperkirakan mencapai Rp 8,7 kuadriliun hingga akhir tahun.

"Sampai akhir tahun itu Rp 8,7 kuadriliun. Nah tahun depan itu nambah. Kemungkinan bisa Rp 10 kuadriliun," kata Faisal Basri dalam obrolan itu.

Faisal Basri juga menyebut sejak 2014 alias saat Jokowi pertama kali menjabat presiden, defisit primary balance Indonesia sudah menunjukkan tren nan memburuk.

Pada 2020, defisit mencapai titik terendah sebesar Rp 633,6 triliun, diikuti oleh defisit besar lainnya pada 2021 nan mencapai Rp 431,6 triliun. Meskipun ada sedikit perbaikan pada 2023 dengan surplus tipis Rp 2,6 triliun, kondisi ini tidak memperkuat lama lantaran pada 2024 dan 2025 kembali diproyeksikan defisit, masing-masing Rp 110,8 triliun dan Rp63,3 triliun.

Keseimbangan primer alias primary balance adalah parameter krusial dalam pengelolaan fiskal nan menunjukkan perbedaan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran sebelum pembayaran kembang utang. 

Selanjutnya: Menurut Faisal Basri, ketika keseimbangan primer....

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya