Sejak 2020, Program Kartu Prakerja Salurkan Total Insentif Rp 41,59 Triliun ke Peserta Program

TEMPO.CO, Jakarta - Total insentif nan disalurkan dalam Program Kartu Prakerja kepada seluruh peserta sejak 2020 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 41,59 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi Prakerja Hengki Mardongan Sihombing dalam aktivitas Financial Inclusion Week 2024 secara virtual, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia menyebutkan, penyaluran insentif tunai lewat skema government to person (G2P) diarahkan sebagai pemberian support kepada masyarakat sekaligus meningkatkan ketrampilan tenaga kerja melalui banyak opsi pelatihan.

“Kita sudah punya penerima faedah sebanyak 18,98 juta orang, dan juga lantaran kita membangun kerjasama G2P dengan mitra kita dari bank dan juga e-wallet, kita sudah sukses mentransfer insentif tunai ke dompet mereka tanpa kontak bentuk dengan peserta. Kita sudah mencairkan sekitar Rp 41,59 triliun alias setara dengan US$ 2,66 miliar,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan itu, Hengki juga menegaskan Program Kartu Prakerja tidak hanya menawarkan support finansial, tapi juga membangun ekosistem nan terintegrasi dengan beragam mitra, termasuk portal pekerjaan, platform digital, serta lembaga pelatihan.

Adapun hasil dari survei nan dilakukan tim Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa program ini sudah memberikan akibat signifikan bagi para penerima manfaat.

Salah satu temuan kuncinya adalah sekitar 26 persen peserta sukses memperoleh pekerjaan dalam waktu dua bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Tak hanya itu, juga terdapat peningkatan pendapatan tahunan rata-rata per orang sebesar Rp 980 ribu.

Lebih jauh, Hengki menjelaskan sekitar 5 persen peserta nan sebelumnya tidak terdaftar sebagai pelaku UMKM, akhirnya sukses mendaftarkan usahanya setelah mengikuti training kewirausahaan di Program Kartu Prakerja.

Berikutnya, sekitar 2 persen peserta nan sebelumnya bekerja di sektor informal sekarang telah beranjak status menjadi pekerja formal. “Itulah argumen Presiden Jokowi menggagas Kartu Prakerja mulai dari tahun 2020. Kartu Prakerja berupaya meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, keahlian wirausaha kepada angkatan kerja Indonesia,” katanya.

Atas dasar itu, Hengki mengklaim, program ini memberikan solusi bagi persoalan nan sudah lama dihadapi tenaga kerja Indonesia, ketidakmauan masyarakat untuk mengikuti kursus lantaran adanya keterbatasan dana, waktu, serta informasi.

Lewat Program Kartu Prakerja, menurut Hengki, peserta dapat memperoleh insentif tunai dari angsuran pelatihan, mengikuti training singkat secara fleksibel, serta mendapatkan akses info kursus secara daring.

“Prakerja mencoba menciptakan marketplace, sehingga mereka dapat menyediakan info pasar tenaga kerja," ucap Hengki. Dengan begitu, para pencari kerja alias pekerja dapat menemukan kursus apa pun di ekosistem Prakerja.

Iklan

Ekonom nan juga Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono sebelumnya mengkritik program Kartu Prakerja nan digagas Presiden Jokowi. Salah satu kritiknya adalah karena sebagian besar peserta kartu Prakerja adalah orang nan sudah bekerja.

"Sehingga tujuan utama program kartu Prakerja nan semestinya ditujukan bagi pengangguran dan korban PHK menjadi tidak tercapai,” ujarnya dalam keterangannya nan dikutip pada Kamis, 14 Desember 2023.

Yusuf juga mengungkit hanya sedikit peserta program Prakerja nan mengikuti training hingga selesai. “Sehingga tujuan peningkatan kompetensi susah tercapai." 

Selain itu, menurut Yusuf, sistem pendaftaran peserta program Kartu Prakerja didasarkan pada pendaftaran berdikari secara digital. Walhasil, perihal ini justru menjadi bias lantaran terkesan lebih mengarah ke golongan menengah dan atas. "Jadi coverage program Kartu Prakerja ini untuk golongan miskin sangat rendah," ujarnya. 

Berikutnya adalah jenis training nan ditawarkan dalam program Kartu Prakerja berdurasi singkat. Peserta hanya diwajibkan minimal mengikuti selama 6 jam. Pelatihan nan dilakukan pun sepenuhnya Daring tanpa tatap muka interaktif alias on the job training. Dengan kreasi training seperti ini, program Kartu Prakerja susah mencapai tujuan untuk skilling angkatan kerja baru, re-skilling untuk pekerja korban PHK, dan up-skilling untuk pekerja aktif.

Ekonom dan master kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menyarankan agar pemerintah berikutnya mempertimbangkan lagi rencana melanjutkan program Kartu Prakerja .

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan nan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia mengkritik penyelenggaraan program Kartu Prakerja nan tidak tepat sasaran, berisiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya nan tinggi. Achmad menyarakan sejumlah program pengganti nan lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Yohanes Maharso dan Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal