Sekretaris DPRD Bangkalan Maklum Anggota Gadaikan SK: Mereka Pegawai

Pamekasan, CNN Indonesia --

Sekretaris DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Rudianto, memaklumi jika wakil rakyat menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk pinjaman duit ke bank.

"Iya gak apa-apa SK digadaikan, mereka kan pegawai. nan krusial persyaratan dan haknya bisa memenuhi," kata Rudi dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (7/9).

Rudi mengakui sejauh ini sudah ada separo dari 50 personil DPRD Bangkalan nan menggadaikan SK tersebut ke bank, dengan sasaran pinjaman Bank Jatim.  

"Kalau memang mereka lebih semangat untuk mengabdi, iya silahkan. Namanya juga pegawai mungkin pinjam ada keperluan," ujarnya.

Rudi menyebut wakil rakyat juga tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sehingga perihal pinjam-meminjam ke bank bisa dikatakan lumrah. Namun, dia menegaskan bank adalah pihak nan mempunyai otoritas untuk bertindak soal perihal ini.  

Hal berbeda disampaikan Sekretaris DPRD Sampang, Moh Anwari Abdullah. Menurutnya soal pinjam meminjam itu urusan pribadi.

"Urusan pinjam meminjam itu urusan pribadi bukan ranah alias kapabilitas kami," kata Anwari.

Bahkan termasuk dalam permohonan surat rekomendasi, Anwari menyebut itu urusan pengurus partai politik. Hanya saja pihak Sekwan kelak menerima laporan jika ada wakil rakyat ada nan meminjam uang. Biasanya mereka meminjam ke Bank Jatim dan BAZ.

"Kalau soal pemotongan itu bakal dipotong otomatis. Disini kas wilayah kan dari Bank Jatim," ungkapnya.

Sebelumnya, sebanyak 20 personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menggadaikan SK ke bank usai dilantik sebagai wakil rakyat.

SK kedudukan tersebut digunakan sebagai agunan untuk pengajuan angsuran di Bank Jatim. Sistha, Penyedia Kredit Bank Jatim Cabang Bangkalan, mengungkapkan bahwa pengajuan pinjaman ini bervariasi dalam jumlahnya.

"Sampai saat ini, ada sekitar 20 personil DPRD Bangkalan nan menggadaikan SK untuk mengusulkan pinjaman ke Bank Jatim," kata Sistha saat dihubungi.

Dari puluhan personil nan mengusulkan pinjaman, nilai pinjaman berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Sistha juga menjelaskan bahwa jumlah personil majelis nan menggadaikan SK ini kemungkinan bisa bertambah dengan proses pengumpulan berkas tetap berjalan secara bertahap.

"Kami tetap menunggu pengumpulan berkas. Pengajuan pinjaman ini bertahap, tidak langsung," ujarnya lagi.

Saat ditanya mengenai identitas personil DPRD nan mengusulkan pinjaman, Sistha enggan memberikan rincian lebih lanjut, termasuk apakah berasal dari ketua majelis alias personil partai tertentu.

"Kami tidak mengetahui secara pasti dari partai mana saja alias apakah dari unsur ketua alias anggota. nan jelas, ada sekitar 20 personil DPRD Bangkalan nan sudah mengusulkan pinjaman," ujarnya.

Peristiwa nan sama juga terjadi di Kabupaten Sampang, seperti nan disampaikan Direktur Utama Bank Sampang, Syaifulloh Asyik.

Syaifulloh mengungkapkan bahwa ada 15 legislator nan mengusulkan pinjaman, terdiri dari personil DPRD lama nan terpilih kembali serta personil DPRD baru.

"Proses pengajuan pinjaman telah melalui prosedur perbankan, termasuk persetujuan dari Sekretariat DPRD dan Bendahara untuk keperluan pemotongan gaji," jelas Syaifulloh.

Ia juga menambahkan bahwa argumen para wakil rakyat nan baru dilantik menggadaikan SK mereka ke bank bervariasi, mulai dari bayar hutang kampanye, membeli rumah, merenovasi rumah, hingga untuk kepentingan keluarga.

(nrs/vws)

[Gambas:Video CNN]