Setoran Negara Turun, Sri Mulyani Umumkan APBN Defisit Rp 21 Triliun

Sedang Trending 5 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2024 telah mengalami defisit Rp 21,8 triliun hingga Mei 2024. Jumlah tersebut setara dengan 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian nomor tersebut disebut tetap dalam level aman. “Postur 2024 defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP (PDB). Jadi jika sekarang tetap 0,10 persen, tetap relatif on track,” Ujarnya dalam konvensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 24 juni 2024.

Tahun ini pemerintah menetapkan defisit APBN di kisaran 2,2 persen dari PDB. Dalam RAPBN 2025, defisit ditargetkan 2,29-2,82 persen ,terhadap PDB. Sri Mulyani memaparkan APBN 2024 tidak terlepas dari keahlian ini dari lingkungan dunia nan berubah sangat besar.

Defisit tersebut terjadi di tengah menurunnya setoran alias pendapatan negara secara tahunan alias year on year. Pendapatan negara pada Mei sebesar Rp 1.123,5 triliun, alias pertumbuhannya negatif 7,1 persen year on year.

Hal ini disebabkan penerimaan pajak nan mengalami kontraksi 8,4 persen secara tahunan. Terutama dari perusahaan nan nilai komoditasnya menurun seperti perusahaan pertambangan maupun minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP kita juga mengalami penurunan, pertumbuhannya per Mei hanya 3,3  persen, dibanding periode nan sama tahun lampau nan sebesar 16 persen. “Lagi-lagi lantaran sumber daya alam nan merupakan penerimaan nan cukup besar dari PNPB,” kata Sri Mulyani.

Iklan

Kepabeanan dan cukai juga mengalami kontraksi dengan pertumbuhan 7,8 persen dibanding periode nan sama tahun lampau sebesar 15 persen. Bendahara negara mencatat, hingga Mei 2023, pendapatan negara mencapai Rp 1.123,5 triliun sementara shopping negara telah mencapai Rp 1.145,3 triliun.

Karena itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat terus melakukan langkah-langkah berbareng Kementerian, Lembaga dan pemerintah wilayah untuk tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tanpa membikin APBN menjadi sumber vulnerabilitas.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Lapor Jokowi Usai Bertemu Tim Sinkronisasi Prabowo

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis