Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan biaya sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo - Gibran, Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sri Mulyani mengungkapkan, penyelenggaraan program makan bergizi cuma-cuma bakal dilakukan secara bertahap. Adapun alokasi Rp 71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa penyelenggaraan program makanan bergizi cuma-cuma dilaksanakan secara berjenjang dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konvensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun itu sudah disepakati oleh pemerintahan saat ini maupun pemerintahan nan bakal datang. Dia juga memastikan Prabowo-Gibran bakal komit terhadap sasaran defisit nan disepakati oleh pemerintahan saat ini.

“Rp 71 triliun buat kami adalah suatu nomor nan sangat baik, tadi Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menyatakan bahwa kami berkomitmen. Kami menjalankan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya berjenjang dan tentu dengan prinsip-prinsip shopping nan berkualitas,” kata Thomas.

Lantas, siapa nan mengelola anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis? Simak rangkuman info selengkapnya berikut ini.

Siapa nan Akan Kelola Program Makan Bergizi Gratis?

Berdasakan laporan Koran Tempo, hingga saat ini pemerintah belum mengungkapkan lembaga mana nan bakal bekerja melaksanakan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, telah ada sejumlah lembaga nan dikabarkan bakal mengelola dan menjalankan program prioritas Prabowo-Gibran ini. Salah satunya adalah Badan Pangan Nasional.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas menjadi lembaga terdepan nan meletakkan konsentrasi pada program ini. Bahkan, sebelum Prabowo resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Bappenas telah lebih dulu menghitung anggaran untuk program nan awalnya berjulukan makan siang gratis ini.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menyebut bahwa anggaran makan siang cuma-cuma telah dibahas di lingkungan lembaganya.

“Menghitung (anggaran) sudah. Ada direktorat nan sudah menghitung berapa kebutuhan APBN-nya,” kata Leonardo saat ditemui Tempo di Menara BRILiaN, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Tak hanya itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas Amich Alhumami juga mengatakan pemerintah telah menentukan bujet program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu.

Iklan

“Kami sudah menimbang dan menganalisis. Kira-kira Rp 20 ribu sampai Rp 21 ribu per anak,” kata Amich kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Selasa, 7 Mei 2024.

Selain itu, pernah muncul juga wacana untuk membentuk Kementerian Koordinator baru nan unik untuk mengurus program makan siang gratis. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko.

“(Program makan siang dan susu gratis) memerlukan pendekatan unik agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko unik untuk program ini,” ujar Budiman dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 22 Februari 2024.

Menurut Budiman, Prabowo-Gibran merencanakan program makan siang cuma-cuma ini dengan format kerjasama para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional. Oleh lantaran itu, bakal ada beberapa kementerian nan terlibat dalam koordinasi dan penerapan program ini. Di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga bakal melibatkan pemerintah wilayah dan pemerintah desa. Koordinasi dengan pemerintah wilayah dan pemerintah desa, kata Budiman, bakal lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan nan dibutuhkan untuk program makan siang cuma-cuma ini.

“Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada kesiapan bahan pangan dan sumber produksi pangannya,” kata dia.

Tak hanya itu, desa juga bakal diandalkan sebagai pedoman produksi komoditi dan bahan pangan nan dibutuhkan untuk program ini. Adapun badan upaya milik desa alias Bumdes, UMKM, dan koperasi bakal diikutsertakan dalam penyusunan rantai pasok unik penyediaan kebutuhan bahan pangan

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis