Sikap RI soal Laut China Selatan di Era Presiden Prabowo dan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Isu mengenai Laut China Selatan kembali menghangat setelah Presiden Prabowo Subianto lawatan ke Beijing dan berjumpa dengan Presiden China Xi Jinping. Usai pertemuan, Prabowo dan Xi Jinping membikin pernyataan bersama.

Butir ke-9 pernyataan berbareng itu menyebut Indonesia dan China mencapai kesepahaman tentang pengembangan berbareng di wilayah-wilayah nan saat ini berada dalam situasi tumpang tindih klaim.

Kedua negara sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama nan bermaksud meningkatkan kerja sama dengan prinsip saling menghormati, setara, saling menguntungkan, sesuai dengan peraturan norma masing-masing.

Poin itu mendapat kritik dari beberapa master lantaran dinilai menunjukkan perubahan sikap pemerintah soal Laut China Selatan.

Salah satu kritik datang dari Guru Besar norma internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Ia menduga wilayah nan tumpang tindih itu adalah perairan nan dikenal sebagai Laut Natuna Utara.

Perairan itu bersenggolan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sembilan garis putus alias nine dash line China. Seiring berjalannya waktu, jumlah garis berubah-ubah, tapi masyarakat internasional lebih mengenalnya sebagai nine dash line.

"Bila memang benar, berfaedah kebijakan Indonesia mengenai klaim sepihak China atas sepuluh [dulu sembilan] garis putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan nan sangat esensial dan berakibat pada geopolitik di kawasan," kata Hikmahanto.

Ia berbicara hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia tidak mengakui klaim sepihak sembilan garis putus China. Sebab, klaim itu tidak diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) di mana Indonesia dan China termasuk negara peserta.

Permanent Court of Arbitration pada 2016 juga sudah menegaskan klaim sepihak China tersebut memang tidak dikenal dalam UNCLOS.

"Namun, dengan adanya joint statement 9 November lalu, berfaedah Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas sepuluh garis putus. Perlu dipahami, joint development hanya terjadi jika masing-masing negara saling mengakui adanya area maritim nan saling bertumpang tindih," ucap Hikmahanto.

Penjelasan Kemlu

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan kerja sama maritim RI dengan China sebagai upaya untuk memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan. Kerja sama itu tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim nine dash line China.

"Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak mempunyai pedoman norma internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982," ujar Kemlu.

Menurut Kemlu kerja sama tersebut tak berakibat terhadap kedaulatan, kewenangan berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

Era Jokowi

Isu mengenai Laut China Selatan beberapa kali mengemuka di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Pada November 2015, Jokowi meminta semua negara nan terlibat dalam masalah Laut China Selatan menghormati norma internasional nan berlaku. Ia saat itu berambisi negosiasi code of conduct bisa dipercepat.

Lebih dari enam bulan setelahnya situasi sempat memanas. Pada Juni 2016, Jokowi mengirim sinyal kepada pemerintah China dengan menggelar rapat di atas kapal perang di perairan Natuna.

Rapat digelar pasca kejadian TNI AL menembak kapal nelayan China lantaran mencuri ikan di ZEE Laut Natuna Utara. Saat itu pemerintah China protes kepada pemerintah Indonesia.

Luhut Binsar Pandjaitan nan saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman mengatakan Indonesia mau memberi sinyal kepada pemerintah China soal kedaulatan negara.

"Kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun," kata Luhut.

Indonesia pada 2020 juga sempat melayangkan nota protes kepada China lantaran kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna. Kemlu memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

Retno Marsudi nan saat itu menjabat Menteri Luar Negeri mengatakan telah terjadi pelanggaran kapal-kapal China di ZEE Indonesia.

"Saya kira statement nan disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada nan namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat itu.

Sementara dalam wawancara eksklusif nan dikutip The New Straits Times, Mei 2023 lalu, Jokowi menyatakan seluruh klaim atas Laut China Selatan nan tak mempunyai dasar norma tak boleh dibiarkan terjadi.

Menurut Jokowi, salah satu kunci untuk mengatasi ancaman bentrok di Laut China Selatan ialah dengan alim terhadap UNCLOS 1982.

"Kunci untuk ini adalah kepatuhan terhadap norma internasional terhadap UNCLOS 1982. Ini adalah kuncinya," ujar dia.

(yoa/tsa)

[Gambas:Video CNN]