Singgung Pidato Prabowo, Ketua Partai Buruh: Yang Kaya Bantu yang Lemah, yang Miskin Bersatu

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) nan juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto tentang nan kaya membantu nan miskin, nan miskin bersatu. Pidato nan disampaikan Prabowo itu setelah dilantik sebagai Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari Minggu lalu, 20 Oktober 2024.

"Pak Presiden Prabowo kan jelas dalam pidato kenegaraannya di MPR dalam pelantikan. nan kuat, nan kaya membantu nan lemah dan nan miskin. nan lemah dan nan miskin bersatu," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, pidato nan disampaikan Prabowo dinilai bertolak belakang dengan realita nan terjadi di lapangan. Said Iqbal mengatakan, kebijakan nan disampaikan Prabowo ketika di MPR juga dianggap mustahil untuk menaikan perekonomian Indonesia menjadi 8 persen.

"Orang nombok, masa kita kerja nombok, penghasilan kita nombok bayar barang, mana ada di bumi seperti ini. Krisis enggak, ekonomi tumbuh 5,2 persen tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1 persen," ucap dia.

Lebih lanjut, dia menuturkan, ambisi Prabowo meningkatkan kondisi ekonomi menjadi 8 persen tetap bakal mustahil, jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tetap digunakan. Menurut Said Iqbal, andaikan izin itu tetap ada di Indonesia, daya beli masyarakat bakal terus mengalami penurunan. 

"Mustahil, ekonomi tumbuh 8 persen jika penghasilan naiknya pakai PP nomor 51 tahun 2023. Mustahil, lantaran daya beli bakal rendah. Daya beli rendah alias purchasing rendah, konsumsi rendah," tutur Said Iqbal. 

Sementara itu, dia menganggap, bahwa kondisi perekonomian Indonesia bukan berasaskan Pancasila. Melainkan, kata Said Iqbal, ekonomi Indonesia saat ini berasaskan neoliberal.

Iklan

"Nah gimana mau ekonomi Pancasila jika orang kerja, kita nan kerja, melalui teman-teman media, sampaikan kepada rakyat, rakyat nan kerja, tapi disuruh nombok," ucap Said Iqbal.

Menurut dia, ekonomi dengan berdasarkan neoliberal hanya memberi untung bagi para pemodal. Sementara, kata Said Iqbal, para pekerja pekerja swasta justru susah mendapatkan kondisi perekonomian nan layak untuk hidup.

"Gimana bicara norma ekonomi Pancasila jika neoliberal, ialah memberi kemudahan dan perlindungan kepada pemodal, dan menghantam, menekan, mempersulit kelas menengah bawah," kata dia.

Ia berujar, bayaran para pekerja saat ini tidak mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun. Dia mengatakan, dalam dua tahun terakhir penghasilan para pekerja hanya mengalami kenaikan sebesar 1.58 persen.

"Karena nilai peralatan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Para pemodal, berartikan neoliberal, dilindungi oleh Undang-Undang, oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 oleh Omnibus Law," tutur Said Iqbal.

Pilihan Editor: UMP 2025 Diketok 21 November, Partai Buruh Akan Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum 8 Persen